Dari JIIPE hingga PT Smelting, Gresik menjadi magnet industri nasional. Tapi di balik kemegahan pabrik, riset UMG mengungkap fakta mencengangkan tentang siapa yang benar-benar menikmati hasilnya.
Bagian kedua dari dua tulisan Beni Dwi Komara tentang Kota Gresik.
Tagar.co – Di balik kilau kawasan industri megah yang menjadi kebanggaan Kabupaten Gresik, tersimpan kenyataan pahit: kesenjangan sosial yang kian melebar.
Sebagai penyumbang 25 persen PDRB Jawa Timur, dengan pendapatan daerah mencapai Rp6,2 triliun pada 2023, Gresik menghadirkan paradoks. Kemajuan ekonomi berlari kencang, namun sebagian warganya tertinggal di belakang.
Baca artikel terkait: Gresik, Magnet Industri dan Lokomotif Ekonomi Jawa Timur
Kawasan Industri JIIPE dengan investasi US$3,5 miliar dan PT Smelting yang memproduksi 300 ribu ton tembaga per tahun telah menjadikan Gresik sebagai pusat industri strategis nasional.
Tetapi, penelitian terbaru Universitas Muhammadiyah Gresik (UMG) mengungkap fakta mencengangkan: 60 persen tenaga kerja terampil di industri besar berasal dari luar daerah.
Sementara itu, warga lokal sebagian besar hanya terserap sebagai buruh kasar dengan upah yang sering kali di bawah Upah Minimum Kabupaten, yakni Rp4.642.031.
Kesenjangan itu makin terasa saat membandingkan kehidupan keluarga pekerja lokal dan ekspatriat. Anak-anak pekerja lokal kerap kesulitan mengakses pendidikan berkualitas, sedangkan anak-anak ekspatriat menikmati fasilitas sekolah bertaraf internasional.
Tiga Pola Ketimpangan
Selama enam bulan penelitian lapangan terhadap 26 Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), tim UMG menemukan pola ketimpangan yang sistemik.
Pertama, kesenjangan upah: tenaga ahli dari luar daerah bergaji puluhan juta rupiah, sedangkan buruh lokal di sektor perikanan dan pertanian berjuang memenuhi kebutuhan dasar.
Kedua, kesenjangan layanan kesehatan: fasilitas di sekitar kawasan industri jauh lebih memadai dibanding di permukiman warga lokal.
Ketiga, kesenjangan pendidikan vokasi: lulusan SMK setempat sering kali tak memenuhi standar keterampilan yang dibutuhkan industri.
Tiga Akar Masalah
Dr. Sukaris, ketua tim peneliti UMG, menilai akar masalah terletak pada tiga hal utama.
Pertama, sistem rekrutmen perusahaan yang lebih mengandalkan tenaga kerja luar daerah melalui jaringan korporasi.
Kedua, minimnya program link and match antara kurikulum pendidikan vokasi dengan kebutuhan riil industri.
Ketiga, distribusi manfaat ekonomi yang timpang, di mana 70 persen Pendapatan Asli Daerah dari sektor industri tidak merata dirasakan masyarakat lokal.
Berdasarkan temuan itu, Bappeda Gresik bersama Dinas Sosial menyusun langkah konkret. Di antaranya, penyelarasan kurikulum SMK dengan kebutuhan industri melalui kerja sama dengan Politeknik Semen Gresik.
Juga pembentukan pusat pelatihan keterampilan berbasis komunitas, serta optimalisasi dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan untuk membangun infrastruktur sosial. Untuk LKS, disiapkan modul standar pelayanan minimum dan sistem akreditasi berbasis kinerja.
Choirul Arif, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinsos Gresik, menegaskan perlunya pendekatan menyeluruh. “Kami tidak ingin industri menjadi menara gading yang terpisah dari masyarakat sekitar,” ujarnya.
Program terbaru melibatkan dua BUMN besar—PT Semen Gresik dan PT Petrokimia Gresik—serta PT Smelting—dalam magang khusus bagi putra-putri Gresik, dengan jaminan penyerapan tenaga kerja. Selain itu, dibentuk forum komunikasi tripartit antara pemerintah, industri, dan masyarakat untuk memastikan pembangunan yang inklusif.
Kasus Gresik menjadi cermin kompleksitas pembangunan industri di Indonesia. “Angka pertumbuhan ekonomi harus dibaca bersama dengan indeks kesejahteraan masyarakat,” kata Dr. Sukaris.
Tantangan ke depan adalah memastikan manfaat ekonomi industri benar-benar dirasakan secara merata, sembari mempersiapkan SDM lokal agar mampu bersaing di era industri 4.0. Harapannya, Gresik tak hanya dikenal sebagai simbol kemajuan industri, tetapi juga teladan pembangunan yang berkeadilan sosial. (#)
Penyunting Mohammad Nurfatoni
