
Selasa 2 Juno 2025, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti menerima langsung Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Zainal A. Paliwang dalam sebuah audiensi yang berlangsung di Ruang Kudus, Gedung A Kemendikdasmen.
Baca juga: Kemendikdasmen dan Flinders University Jalin Kolaborasi Pendidikan Lintas Kementerian
Pertemuan itu menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan mutu pendidikan, khususnya di wilayah perbatasan dan terpencil seperti Kaltara.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Zainal menyampaikan langsung apresiasinya terhadap terbitnya Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025. Regulasi baru ini dinilai memberi keadilan dalam proses penerimaan siswa baru di sekolah negeri dan lebih memudahkan masyarakat.
“Keberhasilan pelaksanaan SPMB di Kaltara tidak lepas dari arahan Bapak Gubernur yang menekankan transparansi, keterlibatan masyarakat, serta pemanfaatan teknologi dalam proses seleksi,” ujar Kepala Dinas Pendidikan Kalimantan Utara Teguh Henri Sutanto yang turut hadir dalam audiensi tersebut.
Menurut laporan yang disampaikan, pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 di provinsi termuda di Indonesia itu berjalan lancar. Kunci keberhasilannya antara lain adalah sosialisasi intensif hingga ke tingkat RT/RW, transparansi nilai dengan menayangkan progres capaian siswa secara terbuka, serta penggunaan sistem seleksi berbasis daring yang mengikuti kriteria Permendikdasmen—mulai dari usia, nilai, hingga domisili.
Menteri Abdul Mu’ti menyambut positif laporan tersebut. Ia menegaskan bahwa Kemendikdasmen terus berkomitmen menghadirkan pelayanan pendidikan yang merata, adil, dan responsif terhadap kebutuhan daerah. Kunjungan Gubernur Kaltara dinilainya sebagai bentuk nyata dukungan dan keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua.
“Kami berharap Pemerintah Provinsi Kaltara dan jajaran dapat terus memberikan dukungan serta masukan dalam pelaksanaan program-program Kemendikdasmen agar semakin relevan dan tepat sasaran di lapangan,” ujar Abdul Mu’ti.
Audiensi ini juga menghasilkan komitmen bersama untuk terus memperkuat layanan pendidikan dasar dan menengah, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah yang masih menghadapi berbagai keterbatasan.
Dalam konteks pembangunan nasional, upaya semacam ini menjadi pijakan penting agar pendidikan tak lagi menjadi hak istimewa sebagian orang, melainkan hak dasar yang bisa diakses oleh siapa pun—termasuk mereka yang tinggal di ujung-ujung negeri. (#)
Penyunting Mohammad Nurfatoni