Trump melarang Israel meluaskan konflik wilayah Tepi Barat dengan terus membangun permukiman baru. Wilayah itu bagian dari perdamaian Palestina-Israel.
Oleh M. Rohanudin, praktisi penyiaran.
Tagar.co – Presiden AS, Donald Trump, beda pendapat dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Soal Tepi Barat. Trump melarang Israel menganeksasi wilayah itu.
Upaya aneksasi wilayah Tepi Barat dikecam internasional. Walaupun de facto sekarang diduduki Israel.
Pernyataan Trump ini menunjukkan perbedaan signifikan dalam dinamika politik Timur Tengah. Karena AS secara historis dikenal sebagai pendukung kuat Israel.
Pernyataan Trump disampaikan setelah melakukan pembicaraan intensif dengan Benjamin Netanyahu dan sejumlah pemimpin Arab di sela sidang Majelis Umum PBB.
Perubahan sikap Trump itu sangat akumulatif. Makin kuat sejak bergesernya negara-negara Eropa mendukung kemerdekaan Palestina. Apalagi melihat separuh peserta sidang Majelis Umum PBB walk out ketika Netanyahu giliran berpidato.
Trump menegaskan bahwa langkah aneksasi Tepi Barat harus dihentikan karena dapat memperburuk konflik Israel-Palestina dan menghambat proses perdamaian.
Menurut laporan Politico, Trump sangat tegas saat membahas isu tersebut dalam pertemuan dengan para pemimpin Arab.
Tepi Barat merupakan wilayah yang dikuasai Israel sejak Perang Enam Hari tahun 1967. Wilayah ini menjadi bagian penting dalam wacana pembentukan negara Palestina merdeka.
Pada perang tersebut, Israel merebut wilayah Tepi Barat dari Yordania dan sejak itu terus mempertahankan kendali atas wilayah tersebut.
Meskipun ada upaya untuk mencapai perdamaian dan negosiasi antara Israel dan Palestina, status Tepi Barat tetap menjadi isu yang sangat sensitif dan kompleks.
Israel terus memperluas permukiman di Tepi Barat. Komunitas internasional dan Mahkamah Internasional (ICJ) menegaskan permukiman Israel di Tepi Barat ilegal dan harus dihentikan.
Suara negara anggota PBB mayoritas menyatakan, permukiman Israel di Tepi Barat tidak sesuai dengan hukum internasional.
Lebih dari 670.000 pemukim Israel tinggal di Tepi Barat, termasuk sekitar 220.000 di Yerusalem Timur.
Situasi ini yang menggiring kompleksitas konflik Israel-Palestina, yang telah berlangsung selama beberapa dekade.
Sikap Eropa
Dukungan Eropa terhadap Palestina menunjukkan pergeseran besar dalam dinamika politik global, dengan implikasi luas bagi masa depan hubungan internasional dan resolusi konflik.
Faktor-faktor yang mendorong dukungan ini termasuk opini publik yang semakin pro-Palestina, peran generasi muda yang vokal, dan partai-partai progresif yang mendukung Palestina.
Survei menunjukkan, mayoritas warga Eropa, terutama kalangan muda, mendukung pengakuan Palestina sebagai negara berdaulat.
Di Inggris, lebih dari 60% responden mendukung pengakuan Palestina, sementara di Spanyol dan Irlandia, angka dukungan publik bahkan lebih tinggi, mencapai hampir 70%.
Generasi muda Eropa lebih vokal dan kritis terhadap kebijakan Israel, serta lebih cenderung mendukung hak-hak Palestina.
Partai-partai kiri, hijau, dan progresif di Eropa telah lama mendukung Palestina. Ketika partai-partai itu masuk ke pemerintahan atau menjadi mitra koalisi, isu Palestina akan semakin kuat di meja kebijakan.
Negara-negara Eropa yang telah menunjukkan dukungan terhadap Palestina seperti Swedia. Negara Barat pertama secara resmi mengakui Palestina pada 2014.
Irlandia juga mendorong pengakuan resmi Palestina, didorong oleh sejarah penjajahan dan solidaritas dengan Palestina.
Spanyol memiliki tradisi politik kiri yang kuat dan mendukung Palestina, terutama di kalangan progresif dan aktivis.
Dukungan Eropa terhadap Palestina berpotensi menciptakan efek domino, di mana semakin banyak negara Eropa yang mengakui Palestina sebagai negara berdaulat.
Semua dukungan itu, apalagi dengan janji Trump yang berbalik ke Palestina, telah memuluskan semakin dekatnya Palestina merdeka. Merdekanya Palestina, tanda perdamaian di Timur Tengah yang aman dan bersahabat. (#)
Penyunting Sugeng Purwanto
