Amerika keberatan terhadap GPN dan QRIS bukan soal teknologi. Ini soal siapa yang mengontrol sistem keuangan global. Dominasi Visa dan Mastercard digerus
Oleh Budhiana Kartawijaya, wartawan senior.
Tagar.co – Keputusan Indonesia meluncurkan GPN (Gerbang Pembayaran Nasional) dan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) bukan cuma soal kemudahan transaksi digital.
Ini soal kedaulatan ekonomi, Bung. Soal siapa yang menguasai arus uang, data, dan masa depan.
GPN diluncurkan Bank Indonesia Desember 2017. Sedangkan QRIS April 2019. Biayanya tidak sedikit.
Sebelum ada GPN dan QRIS, setiap kali kita gesek kartu Visa atau Mastercard, data transaksi itu dikirim ke luar negeri.
Kita pegang kartu debit BCA misalnya, bayar via mesin gesek (EDC) Mandiri, maka switch dulu ke jaringan Visa/Master. Transaksi dilakukan di luar negeri.
Feenya? Dipotong untuk dua raksasa finansial global asal Amerika: Visa dan Mastercard.
Indonesia seperti membayar “uang sewa” hanya untuk bisa bertransaksi di rumah sendiri.
Bank-bank lokal tak punya pilihan. Jika ingin terkoneksi global, mereka harus ikut tarif dan sistem yang dibuat pihak asing. Ironisnya, bahkan untuk belanja domestik, kita masih minta izin lewat Amerika.
Keuntungan Amerika
Dia ambil 1–3% fee dari setiap transaksi. Kecil sih, tapi kali sekian juta transaksi per tahun, dalam skala nasional itu keuntungannya miliaran dolar tiap tahun. Devisa kita tersedot ke Paman Sam. Indonesia, dengan ritel tahunan ribuan triliun rupiah, adalah ladang emas.
Mereka juga mendapat sesuatu yang lebih mahal dari uang: data konsumen Indonesia. Dia tahu kecenderungan dan pola belanja setiap warga Indonesia pegang kartu. Data adalah minyak baru (new oil).
Kerugian Indonesia
Pendapatan negara bocor ke luar negeri. Biaya transaksi tinggi karena pakai jaringan global. UMKM jadi enggan digital karena mahal, ekonomi digital mandek. Dan yang lebih mengkhawatirkan: kita tak berdaulat atas data transaksi kita sendiri.
Lalu Hadirlah GPN dan QRIS. GPN: menyatukan sistem antarbank nasional. Kartu debit bank lokal bisa digunakan lintas jaringan domestik.
QRIS: menyatukan semua QR Code jadi satu standar nasional. Pakai OVO, DANA, Gopay, ShopeePay, semua tinggal scan satu QR. Ini bukan cuma efisiensi. Ini revolusi diam-diam dalam arsitektur keuangan nasional.
QRIS cepat melejit karena Covid-19 yang membawa berkah. Ketakutan orang terhadap uang kertas bisa membawa virus, menyebabkan QRIS dapat tempat.
Keuntungannya:
Satu QR untuk semua aplikasi: praktis dan hemat.
Transaksi nyaris tanpa biaya untuk UMKM.
Didukung penuh Bank Indonesia dan fintech lokal.
Nyambung banget dengan gaya hidup digital masyarakat.
Menjadi Gerakan ASEAN
Hari ini, QRIS tak lagi eksklusif Indonesia. Turis Thailand bisa bayar makan di Bali pakai dompet digital lokalnya. Orang Indonesia bisa ngopi di Kuala Lumpur cukup scan QRIS.
Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina semua sedang membangun interkoneksi lintas negara.
Inilah embrio dari ASEAN Pay. Gerakan regional membangun sistem pembayaran sendiri, bebas dari dominasi jaringan asing.
Gerakan ini menyebabkan kerugian Visa dan Mastercard.
– Miliaran dolar fee transaksi yang dulunya otomatis mengalir kini menguap.
– Negara-negara besar seperti Indonesia, India, Brasil mulai bangun sistem sendiri.
– Kalau tren ini berlanjut, dominasi Visa dan Mastercard akan digerus pelan-pelan.
Stakeholder Visa dan Mastercard adalah Google Pay, Apple Pay, PayPal, Amazon Pay. Semua itu bernafas lewat jaringan Visa/Mastercard.
GPN dan QRIS dianggap ancaman karena mereka khawatir kehilangan kendali atas data dan pendapatan.
Di Indonesia, tumbuh ekosistem sehat seperti OVO, Dana, Gopay, ShopeePay, LinkAja bukan saling bunuh, tapi saling terhubung lewat QRIS.
UMKM bisa masuk ekonomi digital tanpa tergantung pihak asing. Biaya turun, akses naik, dan data tetap di rumah sendiri.
Maka keberatan Amerika terhadap GPN dan QRIS bukan soal teknologi. Ini soal siapa yang mengontrol sistem keuangan global.
Bagi Indonesia, ini adalah langkah berani. Bagi ASEAN, ini adalah poros baru ekonomi digital yang inklusif dan berdaulat.
Jadi GPN dan QRIS (di Indonesia), NetQR (Singapura), PromptPay (Thailand), DuitNowQR (Malaysia), QRPh (Filipina), VietQR (Vietnam), Bakong (Kamboja), MPU QR (Myanmar), BCELOne (Laos), nanti akan terhubung dan menjadi ASEAN Pay.
Amerika akan kehilangan pasar dolar di ASEAN.
Bukan cuma QR Code. Ia adalah gerakan pembebasan ekonomi digital dari ketergantungan. Ia adalah jalan pulang menuju kedaulatan. (#)
Penyunting Sugeng Purwanto
