Pejabat membawa gaya yang khas tiap bicara. Purbaya berbicara tentang keberpihakan fiskal pada rakyat miskin. Mahfud tentang penegakan moral dan hukum. Sedangkan Luhut lebih sibuk dengan sentralisasi kuasa yang membungkus dirinya dalam narasi kepentingan nasional.
Oleh Dwi Taufan Hidayat, penulis tinggal di Kabupaten Semarang
Tagar.co – Di tengah bising kekuasaan ada tiga sosok pejabat tampil kontras. Purbaya Yudhi Sadewa dengan angka dan nurani fiskal. Mahfud MD dengan keberanian moral. Luhut Binsar Pandjaitan dengan gengsi kuasanya.
Negeri ini sedang diuji. Siapa yang sungguh melayani rakyat dan siapa yang sekadar memperalat.
Ketika Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pentingnya menjaga ruang fiskal agar tidak lagi disandera oleh utang dan rente elite ekonomi, publik seolah diingatkan bahwa keuangan negara bukan alat transaksi kekuasaan.
Dalam wawancara dengan CNBC Indonesia (9 Oktober 2025), Purbaya menekankan perlunya reformasi anggaran berbasis manfaat langsung untuk rakyat kecil, bukan sekadar proyek mercusuar yang menyenangkan investor.
Ia bahkan mengingatkan bahwa subsidi harus diarahkan secara tepat, bukan menjadi pesta senyap bagi kelompok kaya.
Sementara di forum yang berbeda, Mahfud MD yang mantan pejabat dalam kuliah umumnya di Universitas Gadjah Mada (Kompas, 7 Oktober 2025) menyindir tajam praktik kekuasaan yang membungkus keserakahan dengan jargon stabilitas nasional.
Menurutnya, hukum dan keadilan kini tengah berhadapan dengan “politik uang dan persekutuan modal” yang sudah terlalu lama merajalela.
Dalam konteks ini, Mahfud seolah menjadi oase di tengah padang gersang moral birokrasi, berbicara dengan nada yang jarang terdengar dari pejabat publik: jujur dan berani.
Lalu kontrasnya jelas saat Luhut Binsar Pandjaitan yang menjabat Ketua Dewan Ekonomi Nasional dalam detikFinance (5 Oktober 2025) menyebut bahwa semua kebijakan strategis harus dikonsolidasikan di bawah koordinasinya demi efisiensi nasional.
Sebuah pernyataan yang di mata publik lebih menyerupai simbol keinginan untuk mengendalikan semua arah kebijakan, bahkan yang bukan domainnya.
Dari energi, pertambangan, hingga digitalisasi seolah tak ada ranah publik yang luput dari genggaman tangan kekuasaan yang serba tahu.
Keberpihakan
Namun perbedaan bukan hanya soal gaya bicara. Ini soal arah: Purbaya berbicara tentang keberpihakan fiskal pada rakyat miskin, Mahfud tentang penegakan moral dan hukum, sedangkan Luhut lebih sibuk dengan sentralisasi kuasa yang membungkus dirinya dalam narasi “kepentingan nasional.”
Ironinya, rakyat yang katanya dilindungi justru sering tak pernah duduk di meja pengambil keputusan.
Ketika Purbaya menolak ide pengalihan dana bantuan ibu hamil dalam program MBG(Makan Bergizi Gratis) untuk pembayaran utang luar negeri, ia bukan sedang berpolitik.
Ia sedang menegakkan prinsip dasar keuangan negara: bahwa utang bukan prioritas di atas kesejahteraan rakyat.
Mahfud, dengan bahasa etikanya, menguatkan posisi itu: Kebijakan ekonomi tanpa moral akan menjadi kolonialisme baru yang lahir dari dalam negeri sendiri.
Sayangnya, dalam setiap rapat kabinet, suara seperti mereka kerap kalah oleh gengsi kekuasaan.
Luhut dengan jaringan bisnis dan narasi efisiensi nasionalnya lebih sering memenangkan ruang bicara, seakan negara ini hanya bisa berjalan dengan satu komando dari satu poros.
Dan di sinilah bangsa ini diuji: apakah akan tetap punya ruang bagi akal sehat dan suara bersih, atau justru tunduk pada karisma semu dari politik kuasa tunggal.
Kini publik butuh keberanian seperti Purbaya dan Mahfud dua figur yang tidak hanya bicara, tetapi juga menantang struktur kuasa yang telah terlalu lama melayani segelintir orang.
Sementara itu, pada sosok pejabat seperti Luhut, rakyat semakin paham: bahwa kuasa tanpa koreksi hanyalah bentuk lain dari korupsi. (#)
Penyunting Sugeng Purwanto
