Candaan politik sering muncul untuk menertawakan perilaku para politikus yang tak sesuai harapan aspirasi rakyat. Kejengkelan itu melahirkan cerita lucu untuk pelipur lara di tengah himpitan hidup.
Oleh Dwi Taufan Hidayat, pengamat sosial politik, tinggal di Semarang.
Tagar.co – Candaan untuk anggota DPR belakang beredar lagi ketika mendengar berita wakil rakyat mendapat kenyamanan dengan tunjangan rumah Rp 50 juta per bulan.
Joke atau lelucon itu potret getir demokrasi. Rakyat menyampaikan kritik dengan cara menghibur, membuat tawa bersama di sela tekanan hidup.
Candaan itu seperti ini. Seorang guru bertanya kepada murid,”Kalau ada pesawat berisi semua anggota DPR menabrak gunung, berapa orang selamat?”
Murid menjawab: ”280 juta rakyat Indonesia, Bu!”
Tepuk tangan! Jawaban ini terdengar ekstrem. Tapi itu adalah refleksi realitas. Rakyat tak lagi melihat DPR sebagai wakil suara rakyat, melainkan beban. Bahkan, dalam imajinasi kolektif, hilangnya DPR malah menjadi kabar baik, bukan tragedi.
Ironinya, semakin kita kupas, semakin kita temukan alasan mengapa jawaban itu terasa masuk akal.
Jawabannya ada di lelucon ini. Apa reaksi publik saat membaca berita: Anggota DPR terjerat kasus korupsi?
- Kaget
- Biasa saja
- Sudah kuduga
Mayoritas memilih C. Karena korupsi di DPR bukan lagi berita, tapi drama berseri yang sekuelnya tak pernah usai. Satu tertangkap, sepuluh orang menunggu hari sialnya ketahuan.
Anggota DPR sudah banyak mendapat privilese. Gaji besar, fasilitas kesehatan premium, perjalanan dinas ke luar negeri, uang reses, uang sidang. Sekarang karena rumah dinas belum tersedia, mendapat tunjangan rumah Rp 50 juta per bulan. Lantas mengapa masih korupsi?
Apalagi yang membuat rakyat meringis mendengar tunjangan itu adalah waktunya tidak pas. Fasilitas ini hadir ketika rakyat sedang mengencangkan ikat pinggang. Harga kebutuhan pokok naik, PHK mengintai, proyek pembangunan rakyat sering mandek karena dana terbatas. Tapi ternyata keterbatasan itu hanya berlaku untuk rakyat, bukan untuk anggota DPR.
Alasannya, tunjangan ini untuk mendukung kinerja anggota dewan agar lebih fokus bekerja.
Jadi kalau tidak tinggal di rumah mewah, mereka tidak bisa fokus bekerja. Integritas diukur dari harga kontrakan.
Omon-omon soal kerja, berapa kali rapat DPR molor karena tidak quorum? Berapa banyak RUU disahkan tanpa kajian mendalam sehingga bermasalah? UU Cipta Kerja, misalnya. Revisi UU KPK juga.
Waktu kampanye, mereka sanggup duduk lesehan, makan nasi bungkus, selfie di sawah sambil bilang,”Saya akan selalu bersama rakyat.” Tapi setelah mendapat kursi DPR menghubungi mereka lebih sulit daripada telepon malaikat maut.
Sampai Pemilu datang lagi, baru mereka muncul dengan senyum seperti mantan yang tiba-tiba kirim chat: ”Apa kabar?”
Memang tidak semua anggota DPR busuk. Ada yang benar-benar bekerja, turun ke Dapil menemui pemilihnya, melawan arus demi rakyat. Tapi jumlah mereka ibarat titik air di gurun keserakahan. Suara mereka tenggelam oleh tepuk tangan untuk revisi UU yang sarat kepentingan.
Salah kita juga sih. Banyak rakyat suka menjual suara untuk amplop, sembako, atau janji manis. Kita yang memilih berdasarkan baliho, bukan rekam jejak. Kita yang mengeluh soal korupsi tapi tetap tunduk pada serangan fajar. Selama kita seperti ini, jangan heran kalau satire seperti ini terus lahir.
Satire ini adalah cermin, bukan sekadar meme atau candaan. Ia menelanjangi betapa jauhnya jurang antara rakyat dan wakilnya. Jika rakyat lebih bahagia tanpa DPR, itu bukan sekadar guyonan, tapi alarm keras bahwa demokrasi kita sedang sekarat.
Karena itu jadilah rakyat yang cerdas. Pilihlah wakil rakyat karena integritasnya. Bukan duitnya. Jangan-jangan tanpa DPR, negara ini juga baik-baik saja. (#)
Penyunting Sugeng Purwanto
