Opini

Benih Kebangkitan di Tegalsari Solo

22
×

Benih Kebangkitan di Tegalsari Solo

Sebarkan artikel ini
Libur Ramadan justru bisa memperkaya pengalaman siswa. Ini akan memperbaiki pendidikan anak-anak kita asalkan mereka tetap membaca, dan belajar di luar sekolah.
Daniel Mohammad Rosyid

Di tengah pesimisme terhadap arah bangsa, 30 tokoh dari berbagai penjuru Indonesia berkumpul di Solo. Mereka menyerukan persatuan umat, kemandirian ekonomi, dan perlunya kembali ke ruh asli UUD 1945.

Oleh Daniel Mohammad Rosyid, Ketua Pendidikan Tinggi Dakwah Islam (PTDI) Jawa Timur

Tagar.co – Sehari setelah salat Iduladha 1446, sekitar 30 orang dari berbagai kota di Indonesia berkumpul di pendopo Pondok Pesantren Ta’mirul Islam, Solo.

Ketigapuluh orang itu mewakili berbagai unsur: ulama, pimpinan pondok, cendekiawan, pengusaha, raja-raja Nusantara, hingga purnawirawan. Mereka bermaksud merumuskan sikap dan langkah untuk bersinergi dengan pemerintahan saat ini, agar Garuda bisa segera terbang tinggi, selamat dari injakan Gajah dan semburan Naga.

K.H. Halim menegaskan bahwa kebangkitan umat mensyaratkan dua tugas pokok:

  • Berpegang teguh pada tali Allah, sehingga tidak berpecah belah.

  • Menyeru kepada al-khair, yaitu memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran.

Umat Islam sebagai komponen terbesar warga negara, di bawah bimbingan ulama, harus bersatu dalam perbedaan. Para tokoh umat perlu menyembelih ego kelompoknya, para pengusaha harus lebih inovatif memanfaatkan sumber daya agro-maritim, pemerintah dan elite perlu lebih melayani, mengayomi, serta melindungi segenap warga negara yang lemah.

Baca Juga:  Polri, Krisis Tata Kelola Ketertiban dan Keamanan Nasional

Para cendekiawan dan ulama harus berani menyuarakan kebenaran, tidak menjadi setan bisu, serta menjadi benteng moral dengan menolak iming-iming kedudukan dan harta yang ditawarkan oleh the ruling political parties and elites.

Upaya-upaya umat Islam untuk berkontribusi bagi republik ini sejak UUD 1945 diganti dengan UUD 2002 justru semakin dipersulit, bahkan dikecilkan.

Para ulama bahkan kerap diposisikan sebagai anti-NKRI atau anti-Pancasila. Narasi-narasi islamofobik makin lantang dalam satu dekade terakhir, terutama di era Jokowi.

Kaum neoliberalis dan neokomunis yang bercokol dalam partai-partai politik penguasa justru diberi ruang leluasa mengakumulasi sumber daya politik dan ekonomi. UUD 1945 telah dikubur hidup-hidup oleh kelompok-kelompok ini, ditindih nisan bertuliskan “nomer piro wani piro”—simbol dari politik transaksional dan materialisme yang mengabaikan etika dan moral.

Akibatnya, dari sekadar ersatz capitalism pada era Soeharto, rezim reformasi justru menjadikannya kapitalisme penuh (full-fledged capitalism) yang dikendalikan oleh segelintir taipan bandar politik yang bersekongkol dengan elite partai dan politikus bandit.

Dalam pertemuan itu, terungkap pesimisme akibat kerusakan kehidupan berbangsa dan bernegara selama 10 tahun terakhir. Ketika Prabowo kini tengah membersihkan “pliket Jokowi” dari tangan dan kakinya, muncul usulan agar bangsa ini kembali ke sistem monarki—paling tidak monarki konstitusional seperti di Inggris atau Malaysia.

Baca Juga:  AS, Demokrasi, Riba, Energi, dan Keonaran Dunia

Namun hemat saya, kita cukup kembali ke UUD 1945 naskah asli dengan tambahan beberapa addendum untuk menjamin desentralisasi berbasis provinsi yang sudah terbukti berhasil.

Jika bentuk federasi dianggap terlalu ekstrem, maka desentralisasi tetap memberi ruang bagi kearifan lokal dan pengelolaan sumber daya alam yang lebih berpihak pada masyarakat setempat. Untuk wilayah kepulauan seluas Eropa ini, dengan keragaman luar biasa, sentralisasi telah terbukti gagal—bukan hanya di Indonesia.

Di pendopo kayu berlantai semen yang sederhana dan berusia lebih dari 150 tahun itu, para hadirin merasakan spirit Haji Samanhudi dan kawan-kawan yang pada 1905 mendirikan Syarikat Dagang Islam (SDI).

Semangat mereka satu: menjadikan perdagangan sebagai instrumen penguatan ekonomi umat dalam mendukung logistik dakwah melawan penjajahan. Belanda kala itu menggunakan taktik devide et impera untuk melanggengkan penjajahan di Nusantara, termasuk dengan memperalat etnis Tionghoa dan Arab sebagai bagian dari politik pecah belah.

Justru pada momen Iduladha ini kita diingatkan untuk belajar dari keteladanan Nabi Ibrahim dan Ismail: menyembelih ego dan keangkuhan, yang justru selama masa penjajahan tumbuh subur sebagai warisan dari sistem neokolonialisme.

Baca Juga:  Misinformasi dan Ancaman Pertahanan Negara

Laweyan, Solo, 9 Juni 2025

Penyunting Mohammad Nurfatoni

Opini

Sorakan terhadap satu pihak sering kali lahir dari…