Hari Buku perlu dimaknai sebagai momentum kebangkitan literasi nasional. Upaya ini bukan tugas lembaga pendidikan saja tapi melibatkan seluruh elemen, mulai keluarga, komunitas, hingga negara.
Oleh Suko Wahyudi, Pegiat Literasi.
Tagar.co – Peringatan Hari Buku dan Hak Cipta Sedunia setiap 23 April semestinya tidak berhenti pada seremoni simbolik yang rutin kita ulang setiap tahun.
Ia perlu dibaca sebagai momen reflektif untuk menilai arah kebudayaan kita, terutama dalam kaitannya dengan tradisi berpikir dan kualitas literasi publik.
Kondisi Indonesia hari ini, peringatan tersebut justru menyingkap sebuah ironi: di tengah banjir informasi, kita menghadapi kemiskinan literasi yang berdampak serius terhadap kualitas demokrasi dan praktik demokrasi Pancasila.
Literasi tidak cukup dipahami sebagai kemampuan membaca dan menulis dalam arti teknis. Ia adalah kapasitas untuk memahami, mengolah, dan menguji informasi secara kritis.
Dalam masyarakat yang literat, informasi tidak diterima secara mentah, tetapi diproses melalui pertimbangan rasional dan etis. Namun, yang terjadi di ruang publik kita menunjukkan gejala sebaliknya.
Arus informasi digital yang begitu deras justru melahirkan budaya instan, di mana kecepatan lebih diutamakan daripada ketepatan, dan sensasi lebih menarik daripada kebenaran.
Kondisi ini berimplikasi langsung pada praktik demokrasi. Demokrasi yang sehat mensyaratkan warga negara yang rasional, kritis, dan memiliki kesadaran akan kepentingan bersama.
Tanpa literasi yang memadai, demokrasi mudah tergelincir menjadi sekadar prosedur elektoral yang dangkal.
Pilihan politik tidak lagi didasarkan pada pertimbangan argumentatif, melainkan pada emosi, identitas, atau bahkan informasi yang keliru.
Dalam situasi seperti ini, warga negara berisiko kehilangan perannya sebagai subjek yang menentukan arah demokrasi.
Di sinilah Pancasila menemukan relevansinya. Sebagai dasar negara sekaligus pandangan hidup, Pancasila mengandung nilai-nilai etik yang menuntun kehidupan bersama.
Namun, nilai-nilai tersebut tidak akan hidup secara otomatis. Misal, sila keempat yang menekankan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, mengandaikan adanya kedewasaan berpikir yang hanya mungkin tumbuh dalam masyarakat yang literat.
Hikmat kebijaksanaan bukan sesuatu yang datang tiba-tiba, melainkan hasil dari proses panjang membaca, memahami, dan merenungkan realitas.
Sayangnya, budaya membaca di Indonesia masih menghadapi tantangan serius. Buku belum sepenuhnya menjadi bagian dari kebutuhan hidup masyarakat.
Di banyak ruang sosial, membaca belum menjadi kebiasaan, melainkan aktivitas yang bersifat situasional. Padahal, tanpa tradisi membaca yang kuat, sulit bagi sebuah bangsa untuk membangun fondasi intelektual yang kokoh.
Membaca bukan hanya memperluas pengetahuan, tetapi juga melatih kepekaan, memperdalam empati, dan membentuk cara pandang yang lebih bijaksana.
Lebih jauh, rendahnya literasi juga berpengaruh pada ketahanan sosial. Masyarakat yang tidak terbiasa berpikir kritis cenderung mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi.
Perbedaan pandangan yang seharusnya menjadi kekayaan demokrasi justru berpotensi berubah menjadi sumber konflik.
Dalam kondisi demikian, literasi memiliki peran strategis sebagai penyangga kehidupan sosial yang sehat dan harmonis.
Oleh karena itu, Hari Buku perlu dimaknai sebagai momentum kebangkitan literasi nasional. Upaya ini tidak bisa diserahkan semata-mata kepada lembaga pendidikan formal.
Ia memerlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, mulai dari keluarga, komunitas, hingga negara.
Akses terhadap buku perlu diperluas, ruang-ruang literasi perlu dihidupkan, dan yang tidak kalah penting, teladan membaca perlu ditunjukkan oleh para pemimpin dan tokoh publik.
Pada akhirnya, masa depan demokrasi Indonesia sangat ditentukan oleh kualitas literasi warganya. Tanpa literasi, demokrasi akan kehilangan kedalaman dan Pancasila akan tereduksi menjadi sekadar jargon.
Sebaliknya, dengan literasi yang kuat, kita memiliki peluang untuk membangun kehidupan berbangsa yang lebih rasional, adil, dan berkeadaban.
Di titik inilah membaca menemukan maknanya yang paling mendasar: bukan sekadar aktivitas individu, tetapi fondasi bagi tegaknya peradaban. (#)
Penyunting Sugeng Purwanto
