Din Syamsuddin menilai dinamika yang terjadi justru menunjukkan Board of Peace bergerak ke arah “Board of War”, sehingga Indonesia perlu segera menarik diri agar tidak terjebak dalam konflik geopolitik yang semakin meluas.
Tagar.co – Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah M. Din Syamsuddin menyampaikan kritik tajam pada Board of Peace yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ia menilai forum tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan semangat perdamaian, bahkan berpotensi melemahkan perjuangan Palestina sekaligus memperdalam ketegangan di dunia Islam.
Dalam keterangan tertulis yang diterima Tagar.co pada Jumat (6/3/2026) pagi, Din mengungkapkan sejumlah kejanggalan yang menurutnya melekat pada pembentukan lembaga tersebut. Ia menyoroti fakta bahwa forum yang disebut bertujuan membantu rekonstruksi Palestina—khususnya Gaza—justru tidak melibatkan Palestina sebagai pihak utama yang terdampak.
Baca juga: Din Syamsuddin: Kematian Khamenei Jadi Amunisi Baru Iran Lawan Israel dan AS
Menurut Din, kondisi itu menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai orientasi sebenarnya dari lembaga tersebut. “Sungguh aneh dan bertentangan dengan nalar jernih bahwa lembaga yang didalihkan membantu rekonstruksi Palestina justru tidak memasukkan unsur Palestina, pihak yang akan dibantu,” tulisnya.
Karena itu, ia memandang Board of Peace lebih menyerupai kamuflase politik ketimbang instrumen perdamaian yang tulus. Bahkan, menurutnya, dinamika yang terjadi belakangan menunjukkan bahwa forum tersebut cenderung bergerak ke arah yang berlawanan dari semangat perdamaian.
“Pada kenyataannya, Board of Peace justru berubah menjadi semacam Board of War,” ujarnya.
Eskalasi Konflik
Guru Besar Politik Islam Global, FISIP UIN Jakarta itu menilai situasi di lapangan menunjukkan bahwa ketegangan di kawasan justru semakin meningkat. Ia menyoroti berbagai serangan yang terus terjadi di Palestina, termasuk terhadap kawasan suci seperti Masjidilaqsa, bahkan ketika umat Islam sedang menjalani ibadah pada bulan suci Ramadan.
“Tragisnya, dengan adanya Board of Peace, Israel justru semakin merajalela menghancurkan Palestina,” tulisnya.
Selain itu, ia juga menyinggung serangan terhadap Iran yang dinilai berpotensi memperluas konflik di kawasan Timur Tengah. Din melihat dinamika tersebut sebagai bagian dari konfigurasi geopolitik yang lebih kompleks dan berisiko memperuncing ketegangan di antara negara-negara Muslim.
Potensi Adu Domba
Dalam pandangan Ketua Poros Dunia Wasatiyat Islam. tersebut perkembangan situasi tersebut tidak hanya berkaitan dengan konflik Palestina, tetapi juga berpotensi memicu friksi di antara negara-negara Islam.
Ia menilai terdapat indikasi upaya provokasi yang dapat memperkeruh hubungan antara Iran dan negara-negara Arab, misalnya melalui dorongan terhadap serangan terhadap pangkalan militer Amerika Serikat maupun instalasi strategis di kawasan.
Din juga menyinggung penangkapan agen Mossad di Arab Saudi dan Qatar yang disebut melakukan aktivitas provokatif. Menurutnya, peristiwa tersebut menimbulkan kekhawatiran adanya skenario yang lebih luas untuk menciptakan ketegangan di dunia Islam.
“Israel dan Amerika Serikat tampaknya telah merancang skenario yang dapat memporak-porandakan dunia Islam,” tulisnya.
Dalam konteks itu, pelibatan sejumlah negara Islam lain, termasuk Indonesia dan Turkiye, dinilai perlu dicermati secara hati-hati agar tidak terjebak dalam dinamika geopolitik yang sarat kepentingan.
Posisi Indonesia
Ketua Komite Pengarah Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina (ARI-BP) ini juga menyoroti posisi Indonesia dalam perkembangan tersebut. Ia menilai langkah Indonesia untuk mengambil peran sebagai mediator konflik perlu dipertimbangkan secara realistis.
Menurutnya, kemampuan pengaruh politik (political leverage) Indonesia di tingkat global masih terbatas sehingga upaya tersebut berisiko tidak efektif.
“Upaya Indonesia untuk menjadi mediator adalah mimpi jika tidak didukung kekuatan pengaruh politik yang memadai,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa langkah diplomasi tertentu dapat menimbulkan persepsi yang sensitif di tengah situasi geopolitik yang sangat kompleks.
Seruan kepada Presiden
Dalam pernyataannya, Din mengajak Presiden Prabowo Subianto untuk meninjau kembali keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace. Ia menilai langkah tersebut penting agar kebijakan luar negeri Indonesia tetap selaras dengan amanat konstitusi yang menolak segala bentuk penjajahan.
“Presiden Prabowo Subianto harus berpikir jernih dan tidak bermain-main dengan amanat konstitusi untuk menghapus segala bentuk penjajahan di muka bumi,” tulisnya.
Menurut Din, Indonesia sebaiknya kembali menegaskan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang menjadi pijakan utama diplomasi Indonesia sejak awal kemerdekaan.
Ia juga menilai pertemuan Presiden dengan berbagai tokoh organisasi masyarakat belum tentu menyelesaikan persoalan jika hanya bersifat satu arah. Dialog yang terbuka dan rasional, menurutnya, lebih dibutuhkan dalam menghadapi situasi global yang semakin kompleks.
Di akhir pernyataannya, Din mengingatkan kembali slogan yang pernah disampaikan Presiden Prabowo pada masa kampanye.
“Kalau bukan sekarang kapan lagi, kalau bukan kita siapa lagi.”
Ia menutup pesannya dengan peringatan bahwa Indonesia masih memiliki kesempatan untuk mengambil langkah yang tepat sebelum situasi semakin sulit dikendalikan.
“Masih ada waktu sebelum terlambat, sebelum nasi benar-benar menjadi bubur.” (#)
Penyunting Mohammad Nurfatoni
