Wacana pemilu tidak langsung mencerminkan kekeliruan memahami masalah demokrasi. Bukan sistemnya yang sakit, melainkan cara merawatnya yang keliru dan berbahaya bagi masa depan kedaulatan rakyat.
Oleh Nasrawi; Penulis buku Reformasi Belum Usai; Mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya
Tagar.co – Dalam dunia kesehatan, dikenal istilah pasien stabil dalam pengawasan ketat. Pasien tidak dalam kondisi gawat, namun tetap membutuhkan perhatian serius agar tidak terjadi kesalahan penanganan.
Begitulah kondisi demokrasi Indonesia hari ini: relatif stabil, tetapi mulai diperlakukan seolah penyakitnya terletak pada sistem, bukan pada cara merawatnya.
Baca juga: Demokrasi di Antara Dua Luka: Pilkada Langsung atau Tak Langsung
Wacana menghidupkan kembali pemilu tidak langsung merupakan contoh nyata dari kekeliruan diagnosis. Alih-alih memperbaiki mekanisme, meningkatkan transparansi, serta menegakkan integritas penyelenggaraan pemilu, yang justru dipersoalkan adalah hak rakyat untuk memilih. Padahal, hak tersebut merupakan fungsi dasar demokrasi.
Dalam ilmu kesehatan, fungsi dasar tidak pernah boleh dieliminasi hanya karena dianggap tidak efisien. Hak memilih bukan prosedur tambahan; ia adalah fungsi vital sistem demokrasi. Menghapus pemilu langsung sama dengan mengabaikan fungsi pernapasan, lalu menyalahkan pasien karena napasnya terasa berat.
Argumen bahwa pemilu langsung mahal dan melelahkan tidak dapat dijadikan pembenaran untuk menarik kembali kedaulatan rakyat.
Dalam etika kesehatan, setiap keputusan terhadap pasien harus berbasis evidence dan kepentingan terbaik pasien—bukan demi kenyamanan tenaga medis atau manajemen rumah sakit. Demikian pula negara: demokrasi harus dijalankan demi rakyat, bukan demi kenyamanan elite politik.
Pemilu memang sarat tantangan: biaya tinggi, konflik, dan politik transaksional. Namun itu semua adalah gejala, bukan inti penyakit. Solusinya adalah perbaikan sistem, bukan penghapusan hak.
Dalam praktik keperawatan, menekan gejala tanpa menangani penyebab justru memperburuk kondisi pasien. Pemilu tidak langsung berpotensi menciptakan komplikasi baru: menguatnya oligarki, melebar jarak antara rakyat dan penguasa, serta melemahnya akuntabilitas publik.
Reformasi Proses Panjang
Dalam buku Reformasi Belum Usai, saya menegaskan bahwa reformasi adalah proses panjang yang menuntut konsistensi, bukan kemunduran. Pemilu langsung merupakan salah satu indikator utama reformasi demokrasi pasca-1998.
Ketika hari ini muncul wacana menarik kembali hak tersebut, kita patut bertanya: apakah ini langkah korektif, atau justru bentuk relapse—kekambuhan dari penyakit lama bernama otoritarianisme?
Reformasi belum usai, namun ada upaya menjadikannya sekadar catatan medis lama yang dianggap tak lagi relevan.
Dalam dunia kesehatan, prinsip informed consent menegaskan bahwa pasien berhak tahu, memilih, dan menentukan. Pemilu langsung adalah bentuk informed consent rakyat terhadap kekuasaan.
Pemilu tidak langsung menggeser prinsip itu menjadi consent by proxy: keputusan diambil oleh segelintir elite, sementara rakyat direduksi menjadi objek kebijakan. Secara etika, ini merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip partisipasi dan otonomi.
Demokrasi memang melelahkan bagi sebagian elite. Namun kelelahan bukan alasan untuk mencabut fungsi vital sistem. Dalam kesehatan, kesalahan penanganan tidak hanya berakibat fatal, tetapi juga menghilangkan kepercayaan pasien. Demokrasi pun demikian.
Demokrasi Indonesia tidak membutuhkan pengurangan hak, melainkan perawatan sistemik yang jujur, transparan, dan partisipatif. Sebagaimana pasien yang dirawat dengan baik akan pulih, demokrasi yang dirawat dengan benar akan menguat.
Demokrasi mungkin melelahkan bagi elite, tetapi demokrasi adalah hak yang tidak boleh dirampas dari rakyat.
Lawan! Reformasi Belum Usai! (#)
Penyunting Mohammad Nurfatoni
