Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof. Dr. M. Din Syamsuddin, mengingatkan Polri agar tidak angkuh dan kembali pada fungsi sebagai pelindung rakyat. Ia juga menyoroti DPR yang dinilai abai terhadap penderitaan masyarakat serta meminta Presiden beserta pemerintah untuk mawas diri dan segera berbenah sebelum gejolak bangsa semakin membesar.
Tagar.co – Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof. Dr. M. Din Syamsuddin, menyampaikan keprihatinannya atas dinamika kebangsaan yang belakangan diwarnai tindak kekerasan. Ia menilai kondisi tersebut berbahaya bagi masa depan bangsa bila tidak segera diatasi.
“Mencermati dinamika dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan kita dewasa ini, terutama adanya tindak kekerasan yang eksesif, patut kita prihatin yang mendalam karena hal demikian kalau tidak diatasi dengan cepat dan seksama akan membawa kemudaratan dan kefatalan kepada bangsa dan negara,” ungkap Din dalam keterangan tertulis yang diterima Tagar.co, Ahad (31/8/25).
Baca juga: Prabowo Kecewa, Perintahkan Usut Tuntas Kasus Tewasnya Affan Kurniawan
Ia mengimbau semua pihak, baik DPR maupun pemerintah, termasuk Presiden Prabowo Subianto, untuk mawas diri dan segera mengendalikan situasi. “Jangan menganggap remeh dan memandang masalah secara taken for granted (sambil lalu) seolah-olah tidak ada masalah,” ujarnya.
Puncak Gunung Es
Menurut mantan Ketua Umum MUI, gejolak yang muncul saat ini hanyalah puncak dari persoalan yang lebih dalam.
“Apa yang terjadi merupakan puncak gunung es yang menggumpal di bawah permukaan. Selama ini pemangku amanat kepemimpinan terlalu banyak bicara tapi kurang menjelmakan kata-katanya di ruang nyata. Saatnyalah komunikasi dengan semua pihak ditingkatkan secara dialogis,” katanya.
Din juga menyoroti sikap DPR dan Polri. Menurutnya, penampilan sebagian anggota DPR di ruang sidang yang terekam dalam video viral sangat memuakkan karena tidak menunjukkan empati terhadap penderitaan rakyat, bahkan tampak berjoget ria di tengah kondisi masyarakat yang kelaparan.
Sementara itu, Polri ia nilai terkesan angkuh dan sombong, seakan-akan terbawa perasaan berkuasa hingga lupa terhadap fungsinya sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.
“Polri perlu melakukan reformasi diri dan bekerja untuk rakyat bukan untuk pihak kepentingan tertentu. Tindakan anggota Polri seperti dalam pemberitaan media massa, yang menabrak secara sadis seorang rakyat jelata (ojol) sungguh di luar perikemanusiaan yang adil dan beradab,” lanjutnya.
Menurut Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), faktor inilah yang menjadi pemicu meledaknya kekecewaan masyarakat terhadap Polri.
Peran Umat dan Tanggung Jawab Presiden
Ia kemudian mengajak umat beragama untuk tetap menahan diri, sementara pemuka agama diminta menenangkan umat masing-masing, namun tetap kritis terhadap kemungkaran. “Apakah wakil rakyat ataukah Kepala Negara,” ucapnya.
Din juga menekankan pentingnya evaluasi kepemimpinan nasional. “Saatnya Presiden untuk mengevaluasi para pembantunya, jika korup dan arogan jangan segan apalagi takut untuk menggantikannya. Jangan biarkan gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga,” tandasnya. (#)
Penyunting Mohammad Nurfatoni
