
Banyak orang yang masih berharap bisa berangkat lewat visa Furodo. Maka siapa pun yang datang membawa harapan, akan langsung dipeluk. Termasuk kabar tak jelas yang disebat lewat WhatsApp.
Oleh: Ulul Albab; Ketua Litbang DPP Amphuri; Ketua ICMI Orwil Jawa Timur
Tagar.co – Di era digital ini, suara dari WhatsApp sering kali terdengar lebih nyaring daripada pengumuman resmi pemerintah. Padahal, tak semua suara itu membawa kebenaran. Termasuk kabar yang baru-baru ini beredar soal visa mujamalah alias furoda.
Kabar itu datang bukan dari pemerintah, bukan dari otoritas resmi, bukan pula dari berita kredibel. Hanya dari sebuah voice note, tanpa nama, tanpa tanggal, tanpa tanda tangan. Tapi entah bagaimana, kabar itu berhasil menyebar cepat, diulang, dikemas ulang, bahkan diviralkan seolah-olah sebuah “breaking news”. Katanya, sudah ada pertemuan antara Kementerian Agama RI, Kementerian Haji Arab Saudi, dan KBRI di Riyadh. Hasilnya? 3.000 visa furoda disetujui. Katanya.
Baca juga: Catatan dari Haji Furoda 2025: Ketika Panggilan Itu Belum Sampai
Saya paham, ini sudah injury time. Banyak orang yang masih berharap bisa berangkat. Maka siapa pun yang datang membawa harapan, akan langsung dipeluk. Termasuk kabar tak jelas ini. Tapi, izinkan saya mengingatkan pelan-pelan: suara dari WhatsApp itu bukan wahyu. Dan kebenaran tidak lahir dari kegaduhan.
Sebagai orang yang cukup lama bergelut di Amaphuri, saya tahu betapa berat perjuangan para Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) untuk memberangkatkan jemaah nonkuota. Mereka berjuang berdarah-darah di medan birokrasi dan negosiasi. Namun justru di saat genting seperti ini, mereka diganggu oleh kabar-kabar yang menyesatkan, yang bisa meruntuhkan kepercayaan, bahkan memicu kepanikan.
“Panic buying” visa bisa lebih berbahaya daripada inflasi dolar. Bukan karena harganya melonjak, tetapi karena visanya bisa jadi tidak ada sama sekali. Amphuri sudah angkat suara. Kementerian Agama pun sudah mengklarifikasi. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Dr. Hilman Latief, menyatakan langsung dari Arab Saudi: belum ada informasi resmi soal pembukaan visa furoda.
Sayangnya, di Indonesia, kadang pernyataan resmi justru kalah daya gaung dibanding pesan WhatsApp yang dikirim jam tiga pagi, lengkap dengan latar azan subuh dan musik mendayu. Seolah-olah sedang terjadi momen sakral.
Perlu diingat, haji adalah ibadah besar. Jangan permainkan ia dengan kabar buram. Jangan kotori dengan tipu daya. Jangan jadikan jemaah korban dari ambisi siapa pun. Visa mujamalah itu memang benar ada, tetapi jalannya tidak semudah broadcast grup WA.
Yang lebih saya khawatirkan bukan hanya kabar itu, tapi efeknya. Kita sudah berkali-kali melihat jemaah ditipu oleh janji manis haji “jalur cepat”. Kita juga tahu, ada yang akhirnya dideportasi dari Tanah Suci karena visanya tidak sesuai. Yang lebih menyakitkan: mereka pergi dengan niat ibadah, tetapi pulang dengan luka batin dan kerugian finansial.
Kalau pun ada hikmah dari kabar viral ini, itu adalah pengingat. Bahwa literasi kita masih lemah. Bahwa verifikasi belum menjadi budaya. Bahwa kita semua harus lebih aktif berbicara di ruang publik—sebelum ruang itu diambil alih oleh mereka yang tak bertanggung jawab.
Mari kita bantu jemaah bukan hanya agar mereka bisa berangkat secara syar’i, tetapi juga secara valid dan aman. Kalau tidak bisa membantu mereka berangkat, setidaknya jangan ikut menyebarkan ilusi. Kalau tidak bisa menyediakan visa, setidaknya jangan menyediakan dusta. (#)
Penyunting Mohammad Nurfatoni












