Seratus pelajar dari 87 sekolah di 25 provinsi bertemu langsung dengan Wamen Fajar, menyuarakan perlunya sekolah aman, inklusif, dan perhatian pada kesehatan mental, di acara Jambore Pelajar Teladan Bangsa 2025.
Tagar.co — Ruang rapat di kantor Kemendikdasmen Kamis siang (20/11/25) terasa lebih hangat. Seratus pelajar dari 87 sekolah di 25 provinsi duduk berhadapan langsung dengan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Riza Ul Haq.
Mereka bukan sekadar tamu; tapi datang membawa kegelisahan dan harapan tentang masa depan pendidikan Indonesia—khususnya soal kekerasan dan ketahanan kesehatan mental para pelajar.
Koordinator Jambore Pelajar Teladan Bangsa 2025 Pipit Aidul Fitriyana, mengatakan Maarif Institute melihat situasi pendidikan saat ini sebagai darurat. Visi transformasi pendidikan nasional yang menempatkan pembelajaran menyenangkan (joyfull), sadar dan reflektif (mindful), serta bermakna (meaningful) terasa terhambat oleh maraknya kekerasan di sekolah.
Menurutnya, dari perundungan hingga kekerasan seksual, dari diskriminasi hingga intoleransi, semua ini menunjukkan bahwa ruang pendidikan belum sepenuhnya aman bagi peserta didik. Karena itu, Maarif Institute menilai perlindungan emosional dan psikologis pelajar harus dibangun secara menyeluruh.
“Sebagai bentuk respon nyata, Maarif Institute bekerja sama dengan Pusat Penguatan Karakter (Puspeka) serta Direktorat SMA, Ditjen PAUD Dasmen, Kemendikdasmen, menyelenggarakan Jambore Pelajar Teladan Bangsa (JPTB) 2025 pada 17–21 November di Balai Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) Jakarta Selatan. Isu utama tahun ini: Ketahanan Kesehatan Mental di Kalangan Pelajar,” ujarnya.
Dialog Ngajar: Ketika Pelajar Bersua Wamen Fajar
Salah satu momen puncak JPTB adalah sesi Ngajar (Ngobrol Bareng Wamen Fajar) pada Kamis (20/11/25). Di sinilah para pelajar secara lugas menyampaikan tiga aspirasi kunci melalui poster dan video kampanye: pentingnya membangun rasa aman di lingkungan sekolah, perlunya layanan kesehatan mental yang serius dan berkelanjutan, dan pentingnya pelibatan aktif pelajar dalam kebijakan anti-kekerasan.
Fajar Riza Ul Haq menyambut langsung aspirasi tersebut. Ia menegaskan bahwa Kemendikdasmen berkomitmen menjadikan suara pelajar sebagai pertimbangan utama dalam merumuskan kebijakan perlindungan dan pencegahan kekerasan.
Ia kembali menyoroti Permendikdasmen Nomor 46 Tahun 2023 mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. “Setiap sekolah harus terlibat dalam mendeteksi, mencegah, dan melakukan pendampingan korban melalui TPPK (Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan). Seluruh implementasinya memerlukan kesadaran kolektif agar tidak ada ruang kekerasan untuk siapa pun di mana pun,” tegas Fajar.
Sebelum sesi berakhir, Fajar memberikan pesan khusus kepada seluruh peserta: “Pulang dari sini, adik-adik punya tanggung jawab moral besar yaitu menyampaikan apa yang didapatkan di sini dan menularkan hal-hal baik di sekolahnya. Perluas komunitas di sekolah dan perluas jejaring teman sebaya sehingga adik-adik tidak berjuang sendiri.”
Puspeka: Kekerasan Digital juga Nyata
Kepala Pusat Penguatan Karakter Kemendikdasmen, Rusprita Putri Utami, menjelaskan perspektif penting tentang bentuk-bentuk kekerasan di dunia maya. Menurutnya, penguatan karakter menjadi fondasi agar pelajar mampu menghadapinya.
Ia menyampaikan: “Adik-adik ini akan menjadi aktor utama dan agen perubahan yang menyebarkan toleransi, saling menghargai, saling menghormati. Keberagaman ini seharusnya bisa kita rayakan bersama.
Melalui acara ini, semoga menjadi kesempatan berharga untuk Adik-Adik belajar banyak dari Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Riza Ul Haq. Ini menjadi forum yang berharga, ruang perjumpaan dengan latar belakang berbeda namun dengan tujuan yang sama, Indonesia Emas 2045.”
Maarif Institute: Komitmen Politik Harus Menjadi Program Nyata
Direktur Eksekutif Maarif Institute, Andar Nubowo, menyebut sesi dialog ini sebagai momentum penting.
“Kami sangat gembira melihat Wamen Kemendikdasmen menerima langsung aspirasi dari 100 perwakilan pelajar ini. Ini adalah bukti nyata bahwa isu kesehatan mental dan kekerasan di sekolah telah naik ke tingkat prioritas tertinggi pemerintah,” ujarnya.
Namun Andar juga menegaskan bahwa tantangan terbesar berada pada tahap berikutnya: implementasi. “Tantangan terbesar kita sekarang adalah menerjemahkan apresiasi dan komitmen politik tersebut menjadi program nyata yang terukur, terdanai, dan berkelanjutan di setiap jenjang sekolah, dari Sabang sampai Merauke. Maarif Institute berkomitmen untuk terus mengawal proses implementasi ini, memastikan aspirasi pelajar—ruang aman, layanan mental yang memadai, dan keterlibatan mereka dalam kebijakan—benar-benar terealisasi di lapangan.”
JPTB: Keteladanan, Kebinekaan, dan Kesejahteraan Mental
Sejak pertama kali digelar tahun 2012, JPTB konsisten menjadi ruang pembelajaran lintas daerah bagi pelajar dari seluruh Indonesia. Bukan hanya tentang prestasi akademik, tetapi juga tentang kesejahteraan psikologis, karakter sosial, dan kebinekaan.
Dengan menghadirkan 100 pelajar pilihan dari berbagai wilayah, Maarif Institute ingin menegaskan bahwa kualitas pendidikan Indonesia harus diukur secara holistik. Bahwa sekolah bukan hanya tempat belajar, tetapi ruang tumbuh yang aman—baik untuk akal, emosi, maupun keberagaman. (#)
Penyunting Mohammad Nurfatoni
