Kemegahan Kurikulum yang Belum Menyentuh Sekolah Kecil

Sekolah kecil selalu menjadi pihak yang paling terlambat menerima manfaat, tetapi paling cepat dituntut untuk memenuhi standar baru.

Oleh Fathira Yuasa Layni, mahasiswa Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Muhammadiyah Malang (UMM)

Tagar.co – Di atas kertas, wajah pendidikan Indonesia tampak begitu ambisius. Istilah Profil Pelajar Pancasila kini bertransformasi menjadi Profil Lulusan melalui Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025, dengan dimensi yang bertambah dari enam menjadi delapan, mencakup keimanan, kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi.

Kebijakan ini menjanjikan keluaran manusia yang paripurna secara karakter. Namun, bagi sekolah-sekolah swasta kecil yang beroperasi di tengah dominasi sekolah negeri besar, ambisi kurikulum ini justru memunculkan tantangan nyata yang kerap terabaikan dalam ruang-ruang perumusan kebijakan.

Berdasarkan Data Pokok Pendidikan Kemendikbudristek 2024, Indonesia memiliki lebih dari 57 ribu sekolah swasta dari jenjang SD hingga SMA.

Di kota-kota kecil, banyak di antaranya kekurangan murid dan terancam tutup, sementara sekolah negeri terus memperoleh subsidi penuh dari negara.

Akibatnya, sekolah swasta kecil yang dikelola yayasan lokal harus berjuang ekstra keras menjaga standar kualitas dengan sumber daya yang jauh lebih terbatas—sebuah ketimpangan yang, sayangnya, jarang menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan kurikulum nasional.

Pertanyaan kritisnya adalah: bagaimana kedelapan dimensi tersebut dapat diimplementasikan secara ideal jika dukungan variabel pendukungnya tidak merata? Ambil contoh dimensi kolaborasi.

Di sekolah dengan kurang dari dua puluh siswa per kelas, beban proyek yang seharusnya dibagi secara proporsional sering kali justru menumpuk pada segelintir siswa dan guru yang merangkap banyak peran.

Padahal, kolaborasi yang ideal membutuhkan keberagaman perspektif—sesuatu yang sulit tumbuh dalam ruang kelas yang homogen dan terbatas jumlahnya.

Dua dimensi baru yang ditambahkan, yakni kesehatan dan komunikasi, justru mengungkap ketimpangan paling nyata.

Implementasi dimensi kesehatan membutuhkan fasilitas UKS yang layak, tenaga kesehatan sekolah, hingga program gizi yang terstruktur.

Bagi sekolah kecil yang bahkan kesulitan membayar honorarium guru tetap, hal ini merupakan kemewahan yang jauh dari jangkauan.

Sementara itu, dimensi komunikasi di era digital menuntut kemampuan menyampaikan gagasan melalui berbagai media, termasuk platform digital—sesuatu yang sulit berkembang di sekolah dengan koneksi internet yang tidak stabil serta keterbatasan guru yang melek teknologi.

Kesenjangan infrastruktur pada akhirnya menjadikan kedua dimensi ini sebagai hak istimewa, bukan kompetensi universal.

Di sisi lain, dimensi kemandirian, kewargaan, dan keimanan justru berpotensi lebih mudah diadaptasi oleh sekolah kecil. Kedekatan antara guru dan siswa dalam lingkungan yang lebih intim dapat mempererat rasa tanggung jawab personal dan kepedulian sosial.

Namun, potensi ini hanya dapat berkembang secara optimal jika guru benar-benar diberdayakan, bukan justru kelelahan oleh beban administrasi akibat perubahan kebijakan yang terus berganti.

Persoalan ini sesungguhnya bukan sekadar penambahan dua dimensi baru. Hadirnya Profil Lulusan berdampak menyeluruh pada administrasi guru dan struktur kurikulum, termasuk penghapusan P5 yang bahkan belum sempat dilaksanakan secara optimal di semua sekolah.

Data Dapodik 2024 mencatat sekitar 6.000 SMK swasta memiliki jumlah siswa di bawah 200 orang dan beroperasi hampir sepenuhnya mengandalkan dana BOS. Pola yang sama terus berulang: kebijakan baru lahir sebelum kebijakan lama dirasakan secara merata.

Sekolah kecil selalu menjadi pihak yang paling terlambat menerima manfaat, tetapi paling cepat dituntut untuk memenuhi standar baru.

Pemerintah tidak dapat terus memaksakan standar yang seragam tanpa afirmasi yang proporsional. Diperlukan implementasi yang bertahap dan kontekstual—bukan sekadar sosialisasi melalui webinar, melainkan pendampingan nyata dengan skema anggaran yang berpihak pada sekolah kecil.

Profil Lulusan jangan sampai hanya menjadi indikator keberhasilan bagi sekolah yang memiliki kemewahan sumber daya.

Jika negara serius ingin mencetak lulusan dengan delapan dimensi karakter secara nasional, maka ekosistem pendidikan harus terlebih dahulu dibenahi agar lebih inklusif.

Pada akhirnya, kualitas lulusan semestinya menjadi cerminan keadilan sistem, bukan sekadar ditentukan oleh tempat mereka menempuh pendidikan. (#)

Penyunting Ichwan Arif.