Sorakan terhadap satu pihak sering kali lahir dari amnesia kolektif atas sejarah konflik Timur Tengah. Benarkah kebenaran dapat disederhanakan menjadi pilihan antara ‘Zionis’ atau ‘Iranis’?
Oleh Fahmi Salim, Direktur Baitul Maqdis Institute
Tagar.co – Di tengah dentuman rudal antara Iran dan poros AS–Israel, ada satu hal lain yang tak kalah bising: keributan di media sosial. Linimasa dipenuhi dua arus besar yang saling menegasikan. Sebagian memuja Iran sebagai benteng terakhir Islam, sementara yang lain mengecamnya sebagai ancaman bagi dunia Arab dan Islam.
Di ruang yang sempit itu, orang dipaksa memilih posisi. Jika Anda bersorak saat Iran menyerang Israel, Anda dicap “Iranis”. Jika Anda mengkritik Iran karena menyerang negara-negara Teluk, Anda dituduh “Zionis”. Pada titik ini, label telah menggantikan nalar.
Baca juga: Geopolitik dan Tawanan Perang: Ujian Al-Aqsa dan Standar Ganda Dunia
Gelombang euforia digital itu muncul begitu cepat. Serangan balasan Iran terhadap Israel langsung berubah menjadi konten heroik yang beredar luas. Iran dielu-elukan sebagai pembela Palestina, satu-satunya negara Muslim yang berani, simbol perlawanan terhadap Barat.
Narasi ini tidak muncul tiba-tiba. Ia tumbuh dari akumulasi kekecewaan panjang terhadap kegagalan dunia Arab dalam membela Palestina dan masuk ke dalam skema perdamaian dengan entitas Zionis pascaperjanjian Camp David tahun 1979, lalu Oslo Accord tahun 1993, dan terakhir Abraham Accord tahun 2020.
Dalam periode sejak berdirinya Israel pada tahun 1948 hingga 1979, yang paling gigih menentang proyek pendudukan Zionis adalah dunia Arab (Muslim Sunni). Dalam rentang itu, tak pernah terdengar adanya proksi negara atau milisi Syiah di Timur Tengah yang aktif menentang proyek zionisme.
Pada tahun 1979 terjadi titik balik dalam geopolitik Timur Tengah: saat Mesir berdamai dengan Israel di Camp David, Iran menyaksikan Revolusi Khomeini yang beraliran Syiah dan langsung mendeklarasikan politik anti-Amerika dan anti-Zionis.
Pelan tetapi pasti, meski terhambat akibat perang Iran melawan Irak pada tahun 1980–1988, dunia Arab akhirnya semakin tunduk kepada hegemoni AS pasca Perang Teluk I tahun 1991. Puncaknya terjadi ketika PLO yang dipimpin Yasser Arafat disusul Kerajaan Yordania di bawah Raja Husein II berdamai dengan Israel pada tahun 1993.
Situasi ini kemudian diikuti oleh eskalasi Intifadah Kedua Palestina pada tahun 2000 pasca gagalnya perundingan Camp David tahun 2000 untuk menentukan rumusan final solusi dua negara.
Rangkaian peristiwa itu berujung pada wafatnya pemimpin-pemimpin perlawanan Palestina secara beruntun: Yasser Arafat (2004), Syekh Ahmad Yasin dan Abdul Aziz Rantisi (2005), hingga Israel mundur dari Jalur Gaza pada tahun 2005 dan pemilu nasional Palestina digelar pada tahun 2006.
Satu tahun setelah upaya rekonsiliasi Hamas dan Fatah gagal, pada tahun 2007 Gaza dan Hamas memasuki era blokade total oleh Israel yang kemudian dibalas dengan perlawanan sengit. Dalam situasi tersebut, Iran menawarkan bantuan kepada Hamas untuk menjadi bagian dari poros perlawanan proksi Iran di Yaman, Irak, Suriah, dan Lebanon.
Pada saat itu, dunia Arab Sunni tidak dapat melakukan langkah signifikan untuk mendukung perlawanan Hamas. Ketika harapan itu kosong, siapa pun yang tampak konsisten melawan Israel dengan keras, tanpa melihat kepentingan nasional Iran dan sektarianismenya, dengan mudah diangkat menjadi simbol perlawanan.
Al-Qur’an telah memberi peringatan yang sangat tegas tentang hal ini. Allah berfirman: “Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.” (Al-Ma’idah: 8)
Ayat ini tidak memberi ruang bagi fanatisme. Bahkan terhadap pihak yang paling kita benci sekalipun, keadilan tetap menjadi kewajiban. Maka, membenci penjajahan Israel tidak boleh membuat kita kehilangan kemampuan untuk menilai tindakan pihak lain secara jernih. Kebenaran tidak pernah lahir dari kebencian yang membutakan.
Namun, di ruang digital hari ini, yang terjadi justru sebaliknya. Siapa yang bersorak atas serangan Iran dianggap pembela Islam sejati dan dicap Syiah atau minimal Iranis. Siapa yang mencoba mengkritik Iran—termasuk ketika konflik meluas ke kawasan lain—langsung dicap sebagai Zionis. Label menggantikan nalar, emosi menggantikan prinsip.
Padahal Islam tidak pernah mengajarkan bahwa tujuan yang benar dapat membenarkan segala cara. Rasulullah ﷺ mengingatkan: “Jauhilah kezaliman, karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat.”
Kezaliman tetaplah kezaliman, siapa pun pelakunya, apa pun benderanya. Ia tidak menjadi halal hanya karena dilakukan atas nama Palestina. Ia tidak berubah menjadi kebaikan hanya karena diarahkan kepada musuh yang kita benci.
Dalam sejarah, Nabi ﷺ justru memberikan teladan yang sangat kontras dengan euforia semacam ini. Pada peristiwa Perjanjian Hudaibiyah, keputusan yang diambil tampak merugikan kaum Muslimin secara emosional. Banyak sahabat merasa berat menerimanya. Namun, Nabi ﷺ tetap memilih jalan itu karena melihat kemaslahatan jangka panjang yang tidak kasatmata.
Dari sini kita belajar bahwa tidak semua yang tampak heroik adalah benar, dan tidak semua yang tampak lemah adalah salah. Kebenaran dalam Islam tidak diukur dari sorakan massa, tetapi dari kesesuaiannya dengan prinsip.
Realitas konflik hari ini pun jauh dari sederhana. Dalam dinamika kawasan, Iran memiliki jejak panjang keterlibatan di berbagai konflik, termasuk di Suriah melalui dukungannya terhadap rezim Bashar al-Assad, serta pengaruhnya di Irak. Ketegangan dengan negara-negara Teluk seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab juga bukan hal baru. Dalam konflik terbaru, dampaknya bahkan merembet ke stabilitas kawasan yang dihuni oleh sesama umat Islam.
Namun, fakta-fakta ini sering tenggelam. Ia kalah oleh narasi yang lebih sederhana, lebih emosional, dan lebih mudah dibagikan. Selama sebuah pihak membawa bendera Palestina, banyak orang merasa tidak perlu lagi melihat sisi lainnya. Seolah-olah satu sikap benar dapat menghapus seluruh kesalahan lain.
Padahal Islam mengajarkan keseimbangan. Membela yang tertindas adalah kewajiban, tetapi menjaga keadilan adalah fondasinya. Ketika salah satu hilang, yang tersisa bukan lagi perjuangan, melainkan fanatisme.
Pelajaran ini terasa sangat jauh dari cara kita bereaksi hari ini. Di media sosial, yang dihargai adalah yang paling keras, paling tegas, dan paling emosional. Algoritma memperkuat narasi hitam-putih, menghapus nuansa, dan mempercepat polarisasi. Akibatnya, publik seperti mengalami amnesia kolektif. Banyak yang lupa bahwa konflik di kawasan ini memiliki sejarah panjang dan kompleks, bahwa setiap aktor memiliki sisi yang bisa dikritik, dan bahwa dunia tidak pernah sesederhana “baik” dan “jahat”.
Yang paling jarang muncul justru sikap yang paling dibutuhkan: keberanian untuk konsisten. Menolak penjajahan Israel di Palestina sekaligus mengkritik tindakan yang melukai sesama umat di tempat lain. Sikap seperti ini tidak populer karena tidak memberi kepuasan emosional. Ia tidak cocok dengan logika “tim” yang mendominasi media sosial. Namun, justru di situlah letak integritas.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan sekadar tentang Iran, Israel, atau negara-negara Teluk. Ia adalah tentang bagaimana kita sebagai umat memandang dunia. Apakah kita masih mampu melihat kebenaran tanpa harus terjebak dalam kubu, ataukah kita telah menyerahkan penilaian kita kepada emosi kolektif dan arus informasi?
Sebab jika setiap tragedi hanya kita baca sebagai pertandingan, maka korban—di Gaza, di kota-kota Suriah, di Riyadh, di Doha, di Beirut—akan selalu kalah oleh sorakan penonton. Dan tanpa kita sadari, kita tidak lagi sedang memahami perang. Kita sedang menikmatinya. Na‘ūzubillāhi minzālik. (#)
Penyunting Mohammad Nurfatoni
