Warisan Ustaz Jazir bukan sekadar nama Jogokaryan, melainkan gagasan bahwa kebajikan publik adalah tugas umat dan masjid adalah jantung peradaban.
Oleh Daniel Mohammad Rosyid @MPUII
Tagar.co – Ustaz Ustaz Muhammad Jazir ASP telah pergi, tetapi Jogokaryan akan tetap hidup. Politik sebagai kebajikan publik bagi beliau adalah tugas setiap muslim untuk menyediakannya. Tidak boleh ada yang memonopoli politik, apalagi partai politik.
Tidak boleh ada yang memonopoli keamanan, apalagi polisi. Tidak boleh ada yang memonopoli pertahanan, apalagi TNI. Tidak boleh ada yang memonopoli ekonomi, apalagi oligarki. Juga tidak boleh ada yang memonopoli pendidikan, apalagi sekolah.
Baca juga: Kiai Muhammad Jazir, Ketua Dewan Syura Masjid Jogokariyan Yogyakarta Wafat
Setiap kebajikan publik adalah tugas setiap warga, apalagi muslim yang membawa Islam sebagai rahmatanlilalamin. Kebajikan publik ini diinstitusikan dalam masjid. Rahmat bagi semesta alam, tidak cuma manusia.
Itulah nasihat paling berharga dari Ustaz Jazir. Masjid adalah rahim peradaban, bukan sekadar properti rumah ibadah dengan karpet tebal dan menara tinggi yang tidak peduli dengan kepentingan publik. Peradaban ditakar dari bagaimana kebajikan publik disediakan oleh masyarakatnya.
Islam adalah model tata kelola kebajikan publik yang majemuk. Memisahkan politik dari masjid, apalagi dari Islam, adalah membunuh rahim peradaban, lalu melenyapkan kebajikan publik, menghadirkan ketidakadilan, kemiskinan, dan berbagai kejahatan yang memperbudak dan merusak kehidupan publik.
Negeri ini didirikan oleh para ulama—mereka yang berilmu dari berbagai latar belakang, kecuali komunis—yang terbaik di zamannya. The best minds of their kind, baik dari segi ilmu maupun akhlak dan adabnya. Negeri ini dirancang dalam UUD 18 Agustus 1945 sebagai deklarasi perang melawan segala bentuk penjajahan, dan strategi untuk memenangkan perang tersebut.
Itulah politik kemerdekaan yang diamanatkan pada setiap warga negara: melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan misi khilafati menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial. Mengatakan Islam anti-NKRI, bahkan anti-Pancasila, adalah operasi bendera palsu kaum sekuler radikal untuk menjauhkan Islam dari politik.
Berpolitik dalam rangka menghadirkan kebajikan publik bagi setiap muslim adalah tugas kenabian sekaligus amanah para ulama pendiri bangsa. Dalam rangka menyediakan solusi bagi paradoks Indonesia, umat Islam perlu mewujudkan kembali politik kemerdekaan sebagaimana rumusan para ulama pendiri bangsa sesuai dengan UUD 18 Agustus 1945, bukan UUD 10 Agustus 2002 hasil karya kaum sekuler radikal yang memanfaatkan kaum nasionalis sebagai useful idiots.
Ini adalah jejak yang telah diteladankan oleh Ustaz Jazir di Jogokaryan; kita perlu melanjutkannya untuk Njogonegoro, menyelamatkan Garuda dari mulut Naga, atau kaki Gajah.
Wonosalam, Jombang, 700 mdpl
Selasa, 23 Desember 2025
Penyunting Mohammad Nurfatoni
