Kajian ICMI soal Kemiskinan dan Ketimpangan Jawa Timur 2025

Ekonomi Jawa Timur menunjukkan tren positif pada 2025. Namun, di balik angka pertumbuhan, kemiskinan masih di atas rata-rata nasional dan ketimpangan antarwilayah menyisakan pekerjaan rumah besar bagi pemerintah daerah.

Kajian akhir tahun ICMI Jawa Timur tentang kinerja Pemprov Jatim 2025 seri kelima; Oleh Ulul Albab; Ketua ICMI Orwil Jawa Timur

Tagar.co – Di tengah optimisme ekonomi Jawa Timur pada 2025, diskusi mengenai kemiskinan, ketimpangan, dan program perlindungan sosial tetap menjadi agenda yang tidak boleh terlewatkan.

Pertumbuhan ekonomi memang menunjukkan tren positif, tetapi pertanyaan mendasarnya adalah: apakah pertumbuhan itu benar-benar menetes ke bawah?

Analisis terhadap data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa capaian Jawa Timur cukup signifikan. Namun, pada saat yang sama, data juga mengungkapkan pekerjaan rumah yang tidak kecil.

Di sinilah ICMI Jawa Timur merasa perlu menghadirkan “pembacaan” yang jernih dan berbasis data sebagai pijakan evaluasi dan perumusan kebijakan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Baca juga: Mengukur Konektivitas Jawa Timur 2025: Kajian ICMI Tentang Infrastruktur dan Transportasi

Kemiskinan: Menurun, tetapi Masih Lebih Tinggi dari Nasional

Pada Maret 2025, tingkat kemiskinan Jawa Timur tercatat sebesar 9,50 persen, turun dari 9,79 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya. Jika dilihat sebagai tren, angka ini merupakan kabar baik karena menandai perbaikan kondisi ekonomi rumah tangga, terutama setelah periode tekanan inflasi 2022–2023.

Namun, capaian ini tetap perlu dibaca secara proporsional. Tingkat kemiskinan Jawa Timur masih berada di atas rata-rata nasional yang sebesar 8,47 persen, sehingga menandakan adanya ketertinggalan struktural dibandingkan dengan provinsi-provinsi yang memiliki karakter ekonomi relatif serupa.

Jumlah penduduk miskin Jawa Timur sekitar 3,88 juta jiwa, yang masih merupakan beban sosial besar. Angka tersebut merepresentasikan jutaan keluarga yang hidup di batas kecukupan serta menghadapi persoalan pangan, layanan kesehatan dasar, dan akses pendidikan bagi anak-anak mereka.

Ketimpangan: Relatif Lebih Baik, tetapi Variasi Daerah Tinggi

Indikator ketimpangan pengeluaran melalui gini ratio menunjukkan posisi Jawa Timur pada angka 0,369, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan angka nasional 0,375. Dalam perspektif pemerataan, capaian ini menggambarkan distribusi pengeluaran yang relatif lebih baik.

Namun, variasi ketimpangan antarwilayah masih tinggi. Kawasan perkotaan menunjukkan gini ratio 0,383, menandakan jurang konsumsi antara kelompok atas dan bawah yang lebih lebar. Sebaliknya, daerah perdesaan berada pada posisi yang lebih merata (0,326), meskipun tingkat kemiskinan di wilayah rural tetap lebih tinggi.

Kondisi ini menegaskan bahwa persoalan ketimpangan tidak dapat dipandang hanya sebagai satu angka provinsi, melainkan sebagai gambaran mozaik kesenjangan antar kabupaten/kota yang memerlukan strategi intervensi berbeda, bergantung pada karakter sosial-ekonomi masing-masing wilayah.

Perlindungan Sosial: Perlu Integrasi

Pemerintah pusat sepanjang 2025 terus memperluas program bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Di tingkat provinsi, Pemprov Jawa Timur menambah anggaran perlindungan sosial sekitar Rp43,19 miliar melalui P-APBD 2025.

Ekspansi ini patut diapresiasi, terutama karena mencakup tambahan sekitar 24.000 keluarga penerima manfaat. Namun, persoalan efektivitas penargetan masih muncul di lapangan. Akurasi data penerima kerap tidak sejalan antara sistem pusat dan daerah. Kondisi ini berpotensi membuat keluarga yang sudah tidak miskin tetap menerima bantuan, sementara keluarga yang berada dalam situasi rentan belum sepenuhnya terjangkau.

Pada titik inilah perlindungan sosial menghadapi tantangan kualitas tata kelola, bukan semata-mata persoalan besaran alokasi anggaran.

Empat Catatan Kritis untuk Arah Kebijakan

ICMI Jawa Timur memandang setidaknya terdapat empat catatan penting untuk memastikan agenda penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan berjalan lebih efektif:

1. Penguatan Basis Data Terpadu
   Konsolidasi data kemiskinan dan kerentanan antara pusat, provinsi, serta kabupaten/kota harus diprioritaskan. Tanpa data yang konsisten, program intervensi rentan tidak tepat sasaran.

2. Integrasi Bantuan Sosial dengan Pemberdayaan
   Bantuan sosial sebaiknya dihubungkan dengan program peningkatan kapasitas, pelatihan vokasi, akses permodalan, serta fasilitasi pasar bagi UMKM dan petani kecil.

3. Transparansi dan Pengawasan Sosial
   Pemerintah daerah perlu membuka dashboard keterbukaan data penerima bantuan sosial, alokasi anggaran, dan capaian outcome secara real time. Mekanisme audit publik akan memperkuat akuntabilitas.

4. Penajaman Wilayah Prioritas
   Program padat karya skala lokal serta pembangunan infrastruktur dasar di kantong-kantong kemiskinan perlu diarahkan pada wilayah dengan beban kemiskinan tertinggi.

Penutup

Kemiskinan dan ketimpangan di Jawa Timur pada 2025 memperlihatkan dua sisi wajah pembangunan: perbaikan yang nyata, tetapi sekaligus kesenjangan yang masih menganga. Tantangan terbesar bukan hanya menurunkan angka kemiskinan, melainkan memastikan mobilitas sosial warga berlangsung secara adil dan merata.

Analisis data menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak boleh dinilai semata-mata dari capaian makro, tetapi dari sejauh mana kebijakan benar-benar menyentuh kehidupan keluarga yang berada di batas kesejahteraan.

Dengan demikian, Jawa Timur membutuhkan kebijakan yang tidak hanya cepat, tetapi juga tepat—menyasar inti persoalan dan memastikan keberlanjutan bagi generasi berikutnya. (#)

Penyunting Mohammad Nurfatoni