Maarif Institute menilai rencana evakuasi 1.000 warga Gaza ke Indonesia berisiko memperkuat dominasi imperialis dan melemahkan perjuangan kemerdekaan Palestina jika tanpa strategi jangka panjang yang jelas.
Tagar.co — Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk mengevakuasi 1.000 warga Gaza ke Indonesia menuai sorotan tajam dari Maarif Institute for Culture and Humanity. Meski mengapresiasi niat kemanusiaan di balik kebijakan ini, lembaga yang dikenal vokal dalam isu keadilan sosial dan hak asasi manusia itu menyampaikan sejumlah catatan kritis yang tak bisa diabaikan.
Dalam pernyataan sikap resmi yang dirilis Jumat (11/4.25), Maarif Institute menilai bahwa evakuasi ini berpotensi mengukuhkan dominasi imperialis atas Palestina, serta menimbulkan dampak jangka panjang yang belum diperhitungkan secara matang oleh pemerintah.
Risiko Politisasi dan Ancaman Tekanan AS
Maarif Institute mengingatkan bahwa misi kemanusiaan tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan politik jangka pendek, apalagi jika dipengaruhi oleh tekanan ekonomi dan tarif dari Amerika Serikat. Evakuasi ini, menurut mereka, justru bisa memberi sinyal yang salah: bahwa Indonesia secara tidak langsung mendukung okupasi Israel.
Baca juga: Din Syamsuddin Menolak Ide Evakuasi Warga Gaza ke Indonesia
“Bantuan evakuasi yang tidak dirancang dengan strategi pembebasan justru membuka ruang bagi penguatan dominasi kekuatan imperialis atas wilayah yang dijajah, dalam hal ini Palestina,” tegas pernyataan tersebut.
Evakuasi Bukan Jalan Tengah, tapi Potensi Masalah Baru
Rencana evakuasi, yang oleh Menteri Luar Negeri Sugiono disebut sebagai bantuan sementara, dinilai mengandung risiko strategis. Maarif Institute menyebut bahwa pengosongan Gaza — walaupun bersifat sementara — bisa dimanfaatkan Israel untuk mempercepat pendudukan wilayah tersebut.
“Kekosongan warga di Gaza dapat membuka celah bagi ekspansi penjajahan yang lebih sistematis,” lanjutnya.
Tantangan Jangka Panjang dan Ketidaksiapan Pemerintah
Maarif Institute juga menyoroti tanggung jawab besar yang menanti setelah proses evakuasi berlangsung: perawatan kesehatan, pendidikan, dukungan psikososial, serta jaminan kepastian hak untuk kembali ke tanah air asal. Hingga saat ini, lembaga itu menilai belum ada asesmen transparan atau kajian mendalam dari pemerintah soal kesiapan Indonesia menerima dan merawat para pengungsi.
“Tanpa rencana jangka panjang dan koordinasi lintas sektor yang kuat, evakuasi justru dapat menimbulkan persoalan baru di tingkat domestik.”
Perspektif Islam Progresif: Jangan Abaikan Semangat Perjuangan
Sebagai lembaga yang menjunjung Islam Progresif-Moderat, Maarif Institute menekankan bahwa bantuan kemanusiaan harus berpijak pada prinsip keadilan dan pembelaan terhadap kaum tertindas (mustadafin), sebagaimana diperintahkan dalam Al-Qur’an Surah An-Nisa 75 dan Al-Maidah: 2.
“Evakuasi yang tidak diiringi strategi pemulihan dan repatriasi dapat mengaburkan hak rakyat Palestina atas tanah airnya sendiri,” tulis Maarif.
Tiga Tuntutan kepada Pemerintah
Dalam akhir pernyataannya, Maarif Institute mendesak pemerintah untuk:
-
Menjelaskan secara terbuka maksud dan tujuan evakuasi, serta menyampaikan hasil kajian dan asesmen kesiapan Indonesia.
-
Menegaskan posisi kebijakan luar negeri terhadap Palestina yang konsisten, bebas dari tekanan politik global, termasuk dari Amerika Serikat.
-
Menjadi teladan sebagai negara mayoritas Muslim yang tegas menolak penjajahan dan memimpin upaya strategis solidaritas global dalam membela Palestina.
“Setiap langkah publik harus menjunjung tinggi nilai keadilan dan martabat manusia. Perjuangan melawan penjajahan tidak boleh dikompromikan dalam bentuk apa pun,” tutup Direktur Eksekutif Maarif Institute, Andar Nubowo. (#)
Penyunting Mohammad Nurfatoni
