Ramadan menghadirkan lonjakan ekspresi religius di ruang digital. Namun di balik simbol yang viral, terselip pertanyaan mendasar: apakah kesalehan tumbuh autentik, atau sekadar menjadi panggung pencitraan publik?
Esai Ramadan (Seri 3); Oleh Sarwo Edy, Akademisi Universitas Muhammadiyah Gresik (UMG)
Tagar.co – Ramadan selalu menghadirkan peningkatan intensitas religiusitas di ruang publik. Pejabat berbuka bersama anak yatim, elite terlihat rajin Tarawih berjemaah, media sosial dipenuhi unggahan ayat suci dan doa-doa.
Secara kasatmata, ini adalah pemandangan yang menggembirakan. Namun di era digital, kesalehan juga berpotensi menjadi panggung pencitraan.
Baca juga: Kapitalisasi Ramadan dan Ujian Kesalehan Sosial
Di sinilah kita berhadapan dengan fenomena kesalehan simbolik, religiusitas yang ditampilkan secara visual dan komunikatif, tetapi belum tentu sejalan dengan integritas substantif.
Pertanyaannya bukan apakah menampilkan aktivitas ibadah itu salah, melainkan apakah ibadah telah direduksi menjadi instrumen legitimasi sosial dan politik?
Era Digital dan Ekonomi Atensi
Masyarakat digital hidup dalam apa yang disebut sebagai attention economy, siapa yang paling terlihat, paling sering muncul, dan paling viral, dialah yang paling berpengaruh. Media sosial mendorong setiap individu untuk terus memproduksi citra diri.
Ramadan menjadi momentum strategis. Sentimen religius masyarakat meningkat sehingga narasi kesalehan lebih mudah memperoleh resonansi. Aktivitas berbagi takjil, santunan, hingga kunjungan ke pesantren sering terdokumentasi dengan baik dan disebarkan secara luas.
Masalahnya, dalam logika digital, simbol sering kali lebih kuat daripada substansi. Visualisasi kebaikan bisa menggantikan konsistensi moral. Kesalehan berubah menjadi konten.
Puasa dan Dimensi Keikhlasan
Secara teologis, puasa memiliki karakter unik dibanding ibadah lain. Dalam hadis qudsi disebutkan bahwa puasa adalah ibadah yang secara khusus dinisbatkan kepada Allah dan Dia sendiri yang akan membalasnya. Para ulama menjelaskan bahwa salah satu sebabnya adalah karena puasa sulit dipamerkan; ia bersifat tersembunyi.
Seseorang dapat terlihat berpuasa, tetapi tidak ada yang benar-benar tahu kecuali dirinya dan Allah. Karena itu, puasa adalah latihan keikhlasan. Ia mendidik manusia untuk berbuat bukan demi pengakuan sosial, tetapi demi kesadaran transenden.
Ketika puasa dipindahkan ke dalam ruang politik pencitraan, terdapat risiko erosi nilai keikhlasan. Ibadah yang mestinya membangun integritas batin justru berpotensi menjadi instrumen legitimasi eksternal.
Politik Simbol dan Kesalehan Publik
Dalam teori politik modern, simbol memiliki fungsi penting untuk membangun kedekatan emosional dengan masyarakat. Simbol religius, termasuk aktivitas Ramadan, sering digunakan untuk menunjukkan keberpihakan pada identitas mayoritas.
Tidak semua ekspresi religius bersifat manipulatif. Namun problem muncul ketika kesalehan berhenti pada performa visual, sementara kebijakan publik tidak mencerminkan nilai keadilan, kejujuran, dan keberpihakan pada yang lemah.
Surah Al-Ma‘un memberikan kritik tajam terhadap orang yang mendustakan agama, yaitu mereka yang lalai dari salat dan enggan membantu kaum miskin. Kritik ini relevan bagi siapa pun yang menjadikan agama sebagai simbol tanpa komitmen sosial.
Ria dalam Format Baru
Tradisi klasik Islam mengenal konsep ria, yaitu beramal untuk dilihat manusia. Dalam konteks digital, ria menemukan format baru yang disebut digital piety performance. Unggahan ibadah, dokumentasi sedekah, hingga siaran langsung aktivitas keagamaan dapat menjadi ruang ambigu antara dakwah dan pencitraan.
Persoalan etisnya terletak pada motivasi dan konsistensi. Jika dokumentasi bertujuan menginspirasi dan dilakukan secara proporsional, ia dapat menjadi sarana kebaikan.
Namun jika orientasinya adalah elektabilitas atau popularitas, maka nilai spiritual tereduksi menjadi instrumen pragmatis. Ramadan menguji integritas ini. Ia bukan sekadar latihan menahan lapar, tetapi juga menahan dorongan untuk mencari validasi sosial.
Etika Kepemimpinan
Pada gerakan Islam yang berorientasi pembaruan, di antaranya Muhammadiyah, sejak awal menekankan integrasi antara iman dan amal sosial. Kepemimpinan dalam perspektif ini tidak dibangun di atas simbol-simbol religius semata, melainkan pada kerja nyata, kebermanfaatan, dan pelayanan publik yang dirasakan luas oleh masyarakat.
Etos amar ma’ruf nahi munkar menuntut konsistensi antara ucapan dan tindakan. Seorang pemimpin dinilai bukan dari frekuensi tampil di masjid, tetapi dari keberpihakan kebijakan dan integritas tata kelola.
Dalam konteks kebangsaan, nilai ini menjadi penting. Politik yang sehat memerlukan etika, bukan sekadar citra. Ramadan dapat menjadi momentum refleksi bagi para pemimpin: apakah ibadah memperkuat komitmen pada keadilan sosial atau hanya mempercantik profil publik?
Tantangan Generasi Digital
Fenomena kesalehan simbolik tidak hanya terjadi pada elite. Generasi muda pun hidup dalam budaya kurasi diri. Identitas religius menjadi bagian dari personal branding. Tantangannya adalah menjaga agar ekspresi keagamaan tetap autentik.
Puasa seharusnya melatih kesunyian batin, ruang refleksi yang tidak selalu membutuhkan dokumentasi. Dalam tradisi spiritual Islam, tafakur dan muhasabah adalah proses internal yang mendalam, bukan performa publik.
Jika Ramadan sepenuhnya dipenuhi oleh notifikasi dan unggahan, ruang kontemplasi bisa menyempit. Padahal justru di sanalah transformasi moral terjadi.
Kebangsaan dan Integritas Demokrasi
Dalam sistem demokrasi, legitimasi tidak hanya ditentukan oleh simbol, tetapi oleh kinerja dan integritas. Kesalehan simbolik yang tidak disertai etika kebijakan berpotensi merusak kepercayaan publik.
Bangsa ini memerlukan pemimpin yang menjadikan Ramadan sebagai latihan akuntabilitas moral. Puasa mengajarkan pengendalian diri; kepemimpinan menuntut pengendalian kekuasaan. Keduanya memiliki logika yang sama: membatasi diri demi kebaikan yang lebih luas. Jika Ramadan gagal melahirkan budaya integritas, maka ritual keagamaan kehilangan daya transformasinya terhadap demokrasi.
Menjaga Substansi di Tengah Simbol
Solusinya bukan melarang ekspresi religius di ruang publik, tetapi meneguhkan prioritas substansi. Ada beberapa prinsip yang dapat ditegaskan: (1) transparansi kebijakan lebih penting daripada simbol kesalehan; (2) konsistensi moral lebih utama daripada viralitas; (3) pelayanan publik adalah bentuk ibadah sosial yang paling nyata; (4) kesederhanaan lebih kuat daripada kemewahan seremonial. Jika prinsip ini dipegang, Ramadan tidak akan menjadi panggung pencitraan, melainkan laboratorium integritas.
Penutup: Ujian Keikhlasan Kolektif
Puasa adalah ibadah yang paling sunyi sekaligus paling jujur. Ia tidak membutuhkan tepuk tangan. Ia tidak bergantung pada kamera. Nilainya justru terletak pada ketulusan yang tak terlihat. Di era digital, keikhlasan menjadi komoditas langka.
Namun justru di situlah relevansi Ramadan. Ia mengingatkan bahwa kualitas moral tidak diukur dari seberapa sering ditampilkan, melainkan dari seberapa konsisten diwujudkan.
Bangsa ini tidak kekurangan simbol religius. Yang kita butuhkan adalah integritas yang lahir dari kesunyian batin. Jika Ramadan mampu menumbuhkan etika kepemimpinan yang autentik, baik di level individu maupun institusi, maka ia bukan sekadar bulan ibadah, tetapi momentum pembaruan demokrasi.
Kesalehan sejati tidak selalu terlihat, tetapi dampaknya terasa dalam keadilan, kejujuran, dan keberpihakan pada rakyat. Di sanalah puasa menemukan maknanya yang paling substantif. (#)
Penyunting Mohammad Nurfatoni
