Kemendikdasmen menegaskan komitmennya dalam mewujudkan pendidikan bermutu melalui pemenuhan kebutuhan guru yang kompeten dan sejahtera, dengan dukungan sinergi pemerintah pusat dan daerah.
Tagar.co – Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional melalui pemenuhan ketersediaan guru yang kompeten dan sejahtera. Upaya ini menjadi kunci utama dalam mewujudkan pemerataan layanan pendidikan di seluruh Indonesia.
Komitmen tersebut ditegaskan oleh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Nunuk Suryani, dalam Rapat Koordinasi Implementasi Program Prioritas Kemendikdasmen yang diselenggarakan oleh Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) Provinsi Lampung pada Senin (13/4/26).
Baca juga: Kemendikdasmen Gandeng Mitra Global Perkuat Literasi dan Numerasi Anak Indonesia
Dalam kesempatan tersebut, Dirjen Nunuk menekankan bahwa arah kebijakan pendidikan nasional saat ini mengusung visi “Pendidikan Bermutu untuk Semua” sebagai landasan pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan.
“Pendidikan yang bermutu untuk semua sebenarnya memberikan akses pendidikan tanpa membedakan. Setiap anak berhak mendapatkan layanan pendidikan yang layak dan kesempatan mengembangkan potensi,” ujar Dirjen Nunuk.
Untuk mewujudkan visi tersebut, pemerintah menjalankan berbagai program prioritas pada tahun 2026, salah satunya melalui penguatan profesionalisme guru. Upaya ini mencakup peningkatan kesejahteraan melalui penuntasan sertifikasi serta peningkatan kualifikasi akademik.
“GTK melakukan berbagai program prioritas seperti penguatan profesionalisme guru, yang tujuannya adalah kesejahteraan melalui penuntasan sertifikasi dan peningkatan kualifikasi akademik,” jelasnya.
Transformasi pendidikan nasional juga diwujudkan dengan perhatian terhadap keberadaan guru non-ASN yang selama ini berperan penting dalam proses pembelajaran. Pemerintah mengimbau agar para guru honorer tetap diberdayakan.
“Guru-guru honorer yang saat ini masih ada, kami masih sangat membutuhkan. Kami menghimbau untuk tidak dirumahkan karena mereka tetap menjalankan fungsi penting dalam pembelajaran,” tegasnya.
Tantangan Pemenuhan Kebutuhan Guru
Dalam lingkup nasional, pemenuhan kebutuhan guru masih menjadi isu strategis. Setiap tahun, sekitar 70 hingga 80 ribu guru memasuki masa pensiun, sehingga kekurangan tenaga pendidik terus terakumulasi.
“Setiap tahun guru-guru kita pensiun 70 ribu hingga 80 ribu. Kekurangan ini terus terakumulasi, sehingga pemenuhan kebutuhan guru menjadi prioritas yang harus segera dituntaskan,” ungkap Nunuk.
Selain pemenuhan jumlah, Kemendikdasmen juga berfokus pada peningkatan kualitas guru melalui percepatan sertifikasi dan peningkatan kualifikasi akademik. Saat ini, capaian sertifikasi guru secara nasional telah melampaui 92 persen.
“Secara nasional kita sudah mencapai di atas 92 persen guru tersertifikasi. Sisanya adalah yang belum memenuhi kualifikasi S1, dan ini kita dorong melalui program beasiswa kualifikasi D4/S1,” ujarnya.
Sinergi Pusat dan Daerah
Di tengah keterbatasan anggaran, Kemendikdasmen tetap mendorong pelatihan berbasis komunitas belajar guru sebagai solusi berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi pendidik.
“Kami tidak akan berhenti hanya karena keterbatasan. Pelatihan kita dorong berbasis kelompok kerja guru agar mereka bisa terus belajar secara kolaboratif,” tegasnya.
Rapat koordinasi di Lampung ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menjawab berbagai tantangan pendidikan.
Wakil Gubernur Provinsi Lampung, Jihan Nurlela, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah pusat dalam mempercepat transformasi pendidikan, khususnya dalam penguatan peran guru dan tenaga kependidikan.
“Pendidikan merupakan instrumen utama dan fundamental bagi daerah untuk suatu pembangunan manusia,” ujar Wagub Jihan.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut sebagai ruang kolaborasi strategis bagi seluruh pemangku kepentingan pendidikan.
“Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada jajaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Lampung yang telah menyelenggarakan kegiatan ini,” katanya.
Menurutnya, meskipun dihadapkan pada keterbatasan fiskal, peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan harus tetap menjadi prioritas bersama.
“Saya menyaksikan ini adalah ruang kolaborasi yang luar biasa sehingga program yang menjadi prioritas untuk kepentingan kualitas para guru dan tenaga pendidik tetap dijalankan dengan baik,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Lampung juga telah mengambil berbagai langkah konkret, termasuk kebijakan pembebasan biaya komite di tingkat SMA negeri serta pengembangan program inovatif untuk menjawab tantangan akses dan distribusi guru.
“Kami berkomitmen untuk meningkatkan kualitas guru dan tenaga pendidik untuk kepentingan sumber daya manusia di Provinsi Lampung,” ungkapnya.
Meski demikian, sejumlah tantangan masih dihadapi, seperti kesenjangan akses pendidikan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), distribusi guru yang belum merata, serta kebutuhan penguatan infrastruktur dan transformasi digital.
“Banyak persoalan yang tidak bisa kami selesaikan sendiri. Kami membutuhkan dukungan dari Kemendikdasmen untuk menghadapi berbagai tantangan pendidikan,” ujarnya.
Penyunting Mohammad Nurfatoni
