Di tengah menguatnya politik identitas, Ramadan mengingatkan bahwa masjid dan ruang publik harus tetap menjadi ruang persaudaraan, bukan arena polarisasi.
Esai Ramadan (Seri 7); Oleh Sarwo Edy, Akademisi Universitas Muhammadiyah Gresik (UMG)
Tagar.co – Ramadan selalu menghidupkan masjid. Lampu-lampu dinyalakan lebih lama, saf-saf salat meluas hingga pelataran, kajian dan tadarus mengalir hampir tanpa jeda. Masjid menjadi pusat spiritual, sosial, bahkan kultural umat.
Namun di tengah dinamika politik identitas yang menguat dalam beberapa tahun terakhir, Ramadan juga menjadi ujian: apakah masjid tetap menjadi rumah bersama umat, atau justru terseret menjadi arena segmentasi dan polarisasi?
Masjid: Dari Pusat Peradaban ke Arena Polarisasi
Sejak masa Nabi, masjid bukan hanya tempat ritual, melainkan pusat peradaban: ruang musyawarah, pendidikan, distribusi zakat, hingga pengambilan keputusan sosial. Masjid adalah simbol tauhid sosial—kesadaran bahwa iman harus melahirkan keadilan dan persaudaraan.
Baca juga: Ramadan dan Ketahanan Keluarga: Dari Ritual Menuju Resiliensi Sosial
Namun dalam konteks kontemporer, terutama pasca dinamika politik elektoral yang sarat identitas, masjid kadang menjadi ruang yang tidak sepenuhnya netral. Mimbar bisa berubah menjadi panggung opini partisan.
Ceramah-ceramah, alih-alih merajut ukhuah, kadang mempertegas dikotomi “kita” dan “mereka”. Ramadan, yang seharusnya menenangkan hawa nafsu dan meredakan konflik, justru berpotensi memperuncing sentimen jika tidak dikelola dengan kebijaksanaan.
Politik Identitas dan Godaan Eksklusivisme
Politik identitas bekerja dengan cara menyederhanakan kompleksitas sosial menjadi garis pemisah: agama, etnis, mazhab, bahkan afiliasi organisasi. Dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia, godaan eksklusivisme ini sangat nyata. Identitas keagamaan yang sakral bisa diperalat menjadi alat mobilisasi.
Ramadan sering kali memperkuat simbol-simbol keagamaan di ruang publik—spanduk, ceramah akbar, kegiatan berbuka bersama tokoh tertentu, hingga kampanye bernuansa religius. Simbol-simbol ini pada dasarnya netral.
Namun ketika dibingkai untuk menguatkan klaim kebenaran kelompok dan menegasikan yang lain, ia berubah menjadi instrumen segregasi.
Masjid pun menghadapi dilema: tetap menjadi ruang ibadah yang terbuka, atau secara halus (atau terang-terangan) menyaring siapa yang “pantas” berbicara dan siapa yang dianggap “menyimpang”.
Ramadan sebagai Momentum Rekonsiliasi Sosial
Sejatinya, Ramadan adalah bulan rekonsiliasi dengan diri, sesama, dan Tuhan. Spirit shaum menuntut pengendalian diri, termasuk dalam ujaran dan sikap. Jika puasa berhasil menahan lapar dan dahaga, ia semestinya juga mampu menahan dorongan untuk menghakimi, merendahkan, atau memecah belah.
Di sinilah pentingnya menjadikan masjid sebagai ruang publik inklusif. Inklusif bukan berarti relativistik atau kehilangan prinsip, tetapi mampu merangkul keberagaman dalam bingkai akidah yang kokoh. Perbedaan pandangan fikih, pilihan politik, atau latar belakang sosial tidak boleh menjadi alasan untuk menutup pintu silaturahmi.
Masjid yang inklusif adalah masjid yang mengedepankan tema-tema keumatan yang mempersatukan, menjaga mimbar dari ujaran kebencian dan provokasi, mendorong dialog dan literasi keagamaan yang mencerahkan, serta hadir bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.
Menguatkan Etika Dakwah di Ruang Publik
Ramadan juga menjadi momen refleksi bagi para dai dan pengelola masjid. Di era media sosial, satu potongan ceramah dapat viral dan memicu kegaduhan nasional. Oleh karena itu, etika dakwah menjadi semakin krusial.
Dakwah yang berkemajuan tidak berhenti pada retorika, tetapi menghadirkan solusi atas persoalan umat: kemiskinan, ketimpangan pendidikan, krisis lingkungan, dan disintegrasi sosial. Ia tidak mengobarkan emosi, tetapi menumbuhkan empati. Ia tidak memproduksi musuh imajiner, tetapi memperkuat solidaritas nyata.
Dalam konteks kebangsaan, Ramadan juga menguji komitmen umat Islam terhadap nilai-nilai konstitusional: keadilan, kemanusiaan, dan persatuan. Masjid yang sehat secara spiritual akan berkontribusi pada ruang publik yang sehat secara demokratis.
Menuju Masjid sebagai Ruang Perjumpaan
Jika Ramadan hanya melahirkan peningkatan ritual tanpa perluasan empati, maka ia gagal menjadi madrasah sosial. Masjid tidak boleh menjadi benteng eksklusif yang membatasi perjumpaan, melainkan jembatan yang mempertemukan berbagai latar belakang dalam semangat ukhuwah insaniyah.
Ujian terbesar Ramadan bukanlah panjangnya tarawih atau meriahnya takjil, tetapi sejauh mana ia memperkuat kualitas ruang publik kita. Apakah kita menjadi umat yang lebih toleran, lebih adil, dan lebih bijak dalam menyikapi perbedaan?
Pada akhirnya, masjid adalah cermin umat. Jika ia inklusif, maka umat sedang bertumbuh. Jika ia terpolarisasi, maka ada yang perlu dibenahi dalam cara kita memahami agama dan mempraktikkan kebangsaan.
Ramadan datang setiap tahun. Namun kesempatan untuk memperbaiki ruang publik tidak selalu hadir dua kali dengan kesadaran yang sama. Di situlah Ramadan menjadi ujian—bukan hanya bagi kesalehan personal, tetapi juga bagi kedewasaan kolektif sebagai bangsa.
Jika Masjid Terbelah, Bangsa Ikut Retak
Masjid adalah simbol moral umat. Ketika ia terseret dalam pusaran politik identitas dan polarisasi, dampaknya tidak berhenti pada perbedaan pandangan, tetapi berpotensi meretakkan kohesi sosial bangsa.
Sebagai institusi keagamaan publik, masjid tidak boleh menjadi ruang eksklusif yang menguatkan dikotomi “kita” dan “mereka”. Ramadan justru menuntut kedewasaan: menahan diri bukan hanya dari lapar dan dahaga, tetapi juga dari ujaran yang memecah dan narasi yang mengeras.
Jika mimbar berubah menjadi arena segmentasi, maka umat kehilangan jangkar moralnya. Namun jika masjid tetap inklusif dan mencerahkan, ia menjadi benteng persatuan dan fondasi ruang publik yang beradab.
Ramadan pada akhirnya bukan sekadar ujian kesalehan personal, melainkan ujian kematangan kolektif sebagai bangsa. (#)
Penyunting Mohammad Nurfatoni
