Menjelang COP30 di Brasil, suara lintas iman di Indonesia menyerukan bahwa transisi energi tidak boleh sekadar agenda teknokratis, melainkan panggilan moral untuk melindungi bumi dan rakyat kecil.
Tagar.co – Krisis iklim kini bukan lagi isu jauh yang hanya dibicarakan dalam forum global. Ia sudah nyata: udara kian sesak, air semakin langka, dan bencana datang tanpa jeda.
Realitas ini mengetuk nurani semua pihak untuk bertindak bersama. Di titik inilah, pemimpin lintas iman tampil mengingatkan bahwa transisi energi bukan sekadar agenda teknokratis, melainkan panggilan moral dan kemanusiaan.
Baca juga: Hening Parlan: Melestarikan Lingkungan Bagian dari Ibadah
Dengan semangat itu, GreenFaith Indonesia berkolaborasi dengan 350 Indonesia menggelar Diskusi Publik Lintas Iman bertajuk “Reorientasi Transisi Energi Berkeadilan Menuju COP30”.
Acara yang berlangsung melalui Instagram Live pada Kamis, 18 September 2025 ini menghadirkan tiga tokoh lintas iman:
-
Hening Parlan, Koordinator Nasional GreenFaith Indonesia
-
Dr. Li. Edi Ramawijaya Putra, Ketua STAB Negeri Sriwijaya Tangerang
-
Romo Charles Lamaberaf, SVD., M.Sc, dosen Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, NTT
Diskusi yang dipandu oleh Sukowati Utami, Pemimpin Redaksi Hukamanews.com, berlangsung selama satu jam penuh dan menyuguhkan perspektif agama, moral, dan sosial atas krisis energi.
Krisis Iklim sebagai Persoalan Moral
Dalam pengantarnya, Hening Parlan menegaskan bahwa krisis iklim tidak bisa dilihat sebatas isu teknis. Ia adalah soal moral dan kemanusiaan. Hening memperkenalkan gagasan Fikih Transisi Energi Berkeadilan, sebuah buku yang baru saja ia terbitkan.
“Energi yang kita gunakan hari ini mayoritas masih berasal dari fosil seperti batubara dan minyak bumi. Itu terbatas sekaligus merusak lingkungan. Dari perspektif Islam, kerusakan harus ditebus dengan tobat dan perbaikan. Transisinya adalah beralih pada energi matahari, angin, dan air—energi surga,” ujar Hening.
Namun, ia mengingatkan bahwa transisi energi tidak boleh hanya berhenti di ruang rapat para elite. “Transisi harus berpihak pada rakyat kecil. Mereka yang paling banyak menanggung dampak, tetapi justru kerap tersisih,” tambahnya.
Senada dengan itu, Dr. Edi Ramawijaya menekankan peran agama untuk menumbuhkan kebiasaan kecil yang konsisten—atomic habit—yang berdampak besar pada keadilan iklim.
“Energi adalah hak dasar semua orang. Kalau tata kelola energi hanya mengejar keuntungan, maka masyarakat adat, petani, dan nelayanlah yang selalu menjadi korban,” katanya.
Sementara Romo Charles Lamaberaf menyoroti ketidakadilan dalam sejumlah proyek energi terbarukan berskala besar. Ia mencontohkan penolakan masyarakat adat atas proyek geotermal di Flores.
“Energi terbarukan memang penting, tetapi kalau prosesnya tidak adil, ia hanya melahirkan luka baru,” tegas Romo Charles.
Menurutnya, ada tiga tantangan utama yang harus dijawab: kerusakan wilayah adat, proses yang tidak transparan, serta ketimpangan global—di mana rakyat kecil menanggung beban, sementara negara maju menikmati manfaat.
Menuju COP30: Dari Spiritualitas ke Aksi Nyata
Diskusi ini juga menegaskan momentum Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa atau COP30 di Belem, Brasil, 10–21 November 2025 sebagai ruang strategis bagi masyarakat sipil, termasuk pemimpin lintas agama, untuk bersuara lebih lantang.
Para narasumber merumuskan lima pesan moral utama yang perlu diusung menuju COP30:
-
Demokrasi sebagai dasar aksi iklim – keputusan harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat.
-
Inklusivitas nyata – suara perempuan, pemuda, dan komunitas adat wajib menjadi pusat kebijakan.
-
Draw the Line – berani menolak proyek energi yang merusak ekologi dan keadilan sosial.
-
Spiritualitas aksi – iman diwujudkan dalam tindakan nyata, bukan sebatas wacana.
-
Aksi kolektif global – kerja sama lintas iman memperkuat tekanan moral agar keadilan iklim jadi prioritas dunia.
“Kalau agama menjadi kekuatan moral, maka ia juga harus menjadi kekuatan sosial,” ucap Romo Charles.
Dr. Edi menambahkan, tanpa memasukkan perspektif lingkungan ke dalam kurikulum pendidikan, Indonesia berisiko melahirkan Indonesia Cemas 2045, bukan Indonesia Emas 2045.
Diskusi ditutup dengan seruan bersama: krisis iklim adalah tanggung jawab moral umat beragama. Spiritualitas harus diterjemahkan menjadi aksi nyata—menolak proyek energi yang tidak adil, memperkuat literasi ekologi, dan mendorong kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil.
“Iman kita menuntun kita melindungi bumi dan semua makhluk. Draw the Line adalah bentuk keberanian spiritual itu,” kata Hening Parlan. (#)
Jurnalis Dzikrina Farah Adiba Penyunting Mohammad Nurfatoni
