Forum Promosi Doktor Ardie Kurniawan di FIA UB menghadirkan refleksi mendalam tentang cara mengurai ego sektoral dalam birokrasi daerah melalui pendekatan network governance—sebuah pelajaran penting untuk reformasi tata kelola pemerintahan.
Oleh: Ulul Albab Alumnus Program Doktor FIA UB 2009, Ketua ICMI Orwil Jawa Timur
Tagar.co – Rabu, 9 Juli 2025 kemarin, saya berada dalam sebuah forum ilmiah yang tak hanya sarat makna, tetapi juga menyentuh hati saya sebagai akademisi dan Ketua ICMI Jawa Timur.
Di ruang sidang Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Brawijaya, saya mendapat kehormatan menjadi salah satu penguji dalam ujian akhir disertasi Ardie Kurniawan, promovendus Program Doktor Ilmu Administrasi. Sebuah kehormatan yang saya anggap bukan sekadar rutinitas akademik, melainkan bagian dari ikhtiar kolektif untuk merawat mutu keilmuan dan memikirkan arah strategis pembangunan bangsa.
Baca juga: Disertasi Ardie Kurniawan: Mengikis Silo Mentality, Membangun Tata Kelola Kolaboratif
Disertasi Ardie berjudul “Silo Mentality dalam Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pendekatan Network Governance: Studi RKPD di Kabupaten Pasuruan” merupakan kajian yang terasa sangat relevan dan reflektif. Kita semua mafhum, birokrasi kita masih kerap terbelenggu sekat-sekat sektoral—dinas bekerja sendiri-sendiri, program sering tumpang tindih, dan agenda pembangunan berjalan tanpa orkestrasi bersama. Ardie mencoba membedah itu semua dengan perspektif yang tajam: bagaimana pendekatan network governance bisa menjadi kunci keluar dari labirin ego sektoral.
Membongkar “Silo Mentality”
Istilah silo mentality merujuk pada kecenderungan organisasi atau unit kerja untuk bekerja secara eksklusif dan tertutup. Dalam konteks pemerintahan daerah, hal ini tampak dari sulitnya dinas-dinas bersinergi dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), lemahnya integrasi antarpogram, hingga minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan.
Gejala ini bukan tanpa akar. Secara teoretis, ia dapat dilacak ke model birokrasi klasik ala Max Weber (1922) yang menjunjung tinggi hierarki dan spesialisasi. Herbert Simon (1957) melalui konsep bounded rationality-nya turut menjelaskan bahwa keterbatasan informasi dan kapasitas koordinasi mendorong birokrat bekerja dalam zona nyaman yang terisolasi. Belum lagi budaya organisasi yang enggan berkolaborasi—semuanya membentuk tembok kokoh yang sulit ditembus.
Meretas Jalan Kolaborasi: Network Governance
Di sinilah Ardie menawarkan pendekatan network governance yang dipopulerkan oleh Rhodes (1997). Pendekatan ini menekankan pentingnya jejaring, kolaborasi horizontal, dan saling ketergantungan antaraktor dalam pengambilan keputusan. Namun, di tengah realitas birokrasi kita yang masih hirarkis dan penuh prosedur, pertanyaannya adalah: sejauh mana pendekatan ini realistis diterapkan?
Literatur seperti Skelcher (2005) menyarankan pendekatan yang lebih adaptif—hybrid governance—yakni perpaduan antara logika jejaring, struktur hierarki, dan sistem insentif birokrasi. Sintesis ini dianggap lebih aplikatif karena mengakomodasi realitas birokrasi sekaligus mendorong perubahan budaya kerja.
Dari Narasi Akademik ke Aksi Nyata
Kekuatan disertasi ini terletak pada keberaniannya mengangkat isu teknokratis dengan cara yang reflektif dan kontekstual. Namun, seperti yang disampaikan Howlett (2011), rekomendasi kebijakan harus dibarengi dengan desain yang lebih terperinci: siapa pelaksananya, apa indikator keberhasilannya, dan bagaimana evaluasinya.
Menghadapi silo mentality bukanlah sekadar perkara koordinasi teknis, melainkan menyentuh aspek insentif birokrasi, legitimasi politik, hingga transformasi budaya kerja. Pendekatan whole-of-government dari Christensen & Lægreid (2007) menjadi salah satu solusi yang patut dikaji lebih jauh—yakni membangun sistem yang terintegrasi dan berbasis sinergi antarpihak secara menyeluruh.
Forum yang Penuh Apresiasi dan Gagasan
Saya menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Ardie Kurniawan yang telah menyelesaikan disertasinya dengan dedikasi tinggi. Latar belakangnya di bidang perencanaan wilayah memberi kedalaman tersendiri dalam membedah praktik birokrasi daerah. Semoga karya ini tak hanya berhenti sebagai dokumen akademik, tetapi terus hidup sebagai kontribusi untuk reformasi birokrasi yang lebih efektif dan inklusif.
Saya juga berterima kasih kepada segenap tim penguji yang menghadirkan atmosfer akademik yang hangat, kritis, namun tetap bersahabat. Forum ini tak hanya menjadi tempat ujian ilmiah, tetapi juga ruang silaturahmi gagasan lintas generasi dan institusi. Saya merasa terhormat bisa berdiskusi bersama para tokoh yang saya hormati:
-
Prof. Dr. Hamidah Nayati Utami, S.Sos., M.Si., selaku ketua sidang sekaligus Dekan FIA UB, yang memimpin dengan tenang dan elegan.
-
Prof. Dr. Choirul Saleh, M.Si., promotor utama yang membimbing promovendus dengan sabar dan telaten.
-
Prof. Dr. M. R. Khairul Muluk, M.Si. dan Dr. Mohammad Nuh, S.IP., M.Si., ko-promotor yang cermat dan membumi.
-
Para penguji senior dan sejawat yang luar biasa: Prof. Dr. Agus Suryono, M.S., Dr. Siti Rochmah, M.Si., Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si., Prof. Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA., Ph.D., dan Prof. Dr. H. Jusuf Irianto, Drs., M.Com.
Dan tentu saja saya sendiri, yang merasa beruntung menjadi bagian dari peristiwa penting ini. Terlibat dalam forum seperti ini bukan hanya memperluas wawasan, tetapi juga memperdalam kecintaan terhadap kampus tercinta: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
Bagi saya, ini bukan sekadar promosi doktor. Ini tentang bagaimana ilmu terus menyala, menjadi suluh yang menerangi jalan perubahan birokrasi daerah. FIA UB kembali membuktikan dirinya sebagai rumah bagi gagasan yang strategis, kritis, dan penuh harapan. (#)
Penyunting Mohammad Nurfatoni
