Khofifah, Dedi Mulyadi, dan Ahmad Luthfi memimpin wilayah dengan kultur berbeda. Kepemimpinan tidak bisa dipertukarkan begitu saja, karena setiap daerah memiliki karakter sosial, politik, dan budaya yang unik.
Oleh Yusron Aminulloh, Wartawan Senior
Tagar.co – Jabatan itu titah, penunjukan sah dari-Nya. Siapa pun dia, di mana pun posisinya, bagaimanapun liku-liku pemilihannya, begitu menduduki jabatan tertentu, ia wajib menjalankan amanah tersebut.
Prof. Dr. Quraish Shihab mengingatkan bahwa kekuasaan pada hakikatnya bersumber dari Tuhan dan merupakan ujian yang berat. Ia menekankan pentingnya bagi seorang pemimpin untuk menjaga amanah tersebut dengan menegakkan keadilan dan perdamaian.
Maka membaca tiga gubernur di Jawa, jangan melupakan titah Tuhan ini. Tidak tepat membandingkan tipikal kepemimpinan setiap daerah, karena masing-masing memiliki karakter dan kultur daerahnya sendiri.
Mari kita baca bersama.
Tidak tepat tipikal Bu Khofifah memimpin Jawa Barat. Demikian juga tidak pas Kang Dedi Mulyadi memimpin Jawa Timur. Demikian pula akan menjadi masalah besar apabila Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, memimpin Jawa Timur dan Jawa Barat.
Tiga karakter dan budaya berbeda. Kultur arek, bocah, dan akang hanya tepat untuk sosio-kultur masing-masing. Tidak tepat jika ada yang bilang “meminjam” Dedi untuk Jatim dan seterusnya.
Gubernur “konten” diturunkan di Bumi Sunda sesuai kebutuhan dan konteks masyarakatnya. Dedi diterima hangat oleh masyarakatnya.
Coba dia menjadi Gubernur Jatim, pasti diledek dengan gaya ludrukan.
“Gayamu, Pak Gub, ojo kakean bergaya. Urusan bupati dan kades jangan ikut-ikut.”
Komentar lain akan muncul:
“Gubernur kok keluyuran. Urus itu anak buahmu. Ojo kok jukuk kabeh kerjaan anak buah.”
“Wong gubernur kok tidak pernah kunjungi pesantren, sowan kiai. Wibawanya kurang karena banyak di jalan.”
Dan banyak komentar sinis lain. Karena masyarakat Jawa Timur terbuka; sikap kritis sudah terbangun lama. Sistem birokrasi sudah lama terbangun secara sistematis. Pembangunan infrastruktur pun sudah tertata sistematis sejak lama.
Maka titah turun kepada Bu Khofifah untuk memimpin Jawa Timur. Matang sebagai pejabat sudah lebih dari 20 tahun. Ia menjadi menteri sejak masa Presiden Gus Dur. Vokalis DPR pada zaman Orde Baru.
Sebaliknya, Bu Khofifah tidak bisa disuruh memimpin Jawa Barat. Ia akan disebut elitis, penuh protokoler, dan seremonial. Karena ini soal cara pandang dan sudut pandang yang berbeda.
Model LSM dan ormas di Jawa Barat hanya Dedi Mulyadi yang bisa atasi. Khofifah tidak mampu atasi. Tetapi karakter Madura dan pendalungan yang juga keras bisa Khofifah atasi dengan pola “melingkar” melalui kedekatannya dengan kiai dan ulama.
Tipikal masyarakat yang semangat berdemokrasi sedang membara di Jawa Tengah hanya Gubernur Ahmad Luthfi yang bisa atasi dengan gaya: piye enake, piye apike ditoto guyup.
Gubernur Jawa Tengah periode 2025–2030, Komjen Pol. (Purn.) Ahmad Luthfi, dikenal sebagai pemimpin dengan gaya kolaboratif, komunikatif, dan berbasis pendekatan keamanan-masyarakat.
Berlatar belakang jenderal polisi, ia menekankan prinsip “melihat, mendengar, bertindak” untuk mengatasi masalah pembangunan dan infrastruktur secara gotong royong.
Berbeda dengan Jawa Timur. Berdasarkan data sejarah, Jawa Timur belum pernah dipimpin oleh gubernur definitif yang berasal dari latar belakang kepolisian (Polri). Gubernur Jawa Timur secara historis umumnya berasal dari kalangan militer (TNI/Angkatan Darat), birokrat, atau politisi sipil.
Jadi masing-masing memiliki tugas dan amanah berbeda. Termasuk tidak dibahasnya posisi Gubernur DIY dalam tulisan ini.
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) saat ini adalah Sri Sultan Hamengku Buwono X, yang menjabat sejak 3 Oktober 1998 dan kembali dilantik untuk periode 2022–2027. Beliau adalah Raja Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang memimpin DIY bersama Wakil Gubernur KGPAA Paku Alam X.
Gubernur yang merupakan titah raja dan tidak dipilih langsung oleh rakyat. Karena itu tidak bisa diperbandingkan dengan tiga gubernur lain. Historinya berbeda, karena di sini ada trah dan wibawa.
Jadi hargai karakter dan budaya masing-masing. Sudut pandang demokrasi seharusnya diarahkan pada soal keadilan, penegakan hukum, dan tidak lahirnya ketimpangan. Itulah nilai universal yang bisa kita tuntut. (#)
Penyunting Mohammad Nurfatoni
