RAPBN 2026 resmi disahkan DPR dengan belanja negara Rp3.842,7 triliun. Namun, Ulul Albab mengingatkan: angka jumbo itu tidak boleh berhenti di Senayan, melainkan hadir nyata sebagai pupuk murah bagi petani, beras terjangkau di pasar, dan layanan kesehatan hingga pelosok desa.
Tagar.co – Ketukan palu Ketua DPR RI Puan Maharani pada Selasa (23/9/2025) sore menandai babak baru perjalanan fiskal Indonesia. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 resmi disahkan menjadi undang-undang. Angka fantastis terpampang: Rp3.842,7 triliun belanja negara, sebuah rekor baru dalam sejarah APBN.
Namun, di balik gegap gempita peresmian, suara kritis muncul. Ulul Albab, akademisi manajemen keuangan publik sekaligus Ketua ICMI Jawa Timur, mengingatkan agar anggaran jumbo ini tidak berhenti menjadi “monumen angka”.
“Pertanyaan utamanya sederhana: anggaran sebesar Rp3.842,7 triliun ini akan hadir dalam bentuk apa bagi rakyat kecil? Apakah menjadi pupuk terjangkau bagi petani, beras murah di pasar, atau layanan kesehatan desa yang nyata? Itu yang harus dijawab pemerintah,” kata Ulul Albab pada Tagar.co, Rabu (24/9/25) pagi.
Antara Optimisme dan Realitas
RAPBN 2026 menetapkan target pendapatan negara sebesar Rp3.153,6 triliun. Dengan defisit Rp689,1 triliun atau sekitar 2,68 persen PDB, pemerintah memasang optimisme pertumbuhan ekonomi 5,4 persen dengan inflasi terkendali di kisaran 2,5 persen.
Di atas kertas, angka-angka ini terlihat menjanjikan. Tetapi Ulul Albab mengingatkan, optimisme makro harus diterjemahkan ke level mikro.
“Bagi sopir ojol, ibu rumah tangga di pasar, atau petani di desa, angka-angka itu tidak otomatis berarti apa-apa. Mereka ingin bukti konkret dari kebijakan negara,” ujarnya.
Dana Besar, Risiko Lama
Dari total belanja negara, porsi Rp3.149,7 triliun ditetapkan untuk pemerintah pusat, sementara transfer ke daerah mencapai Rp693 triliun. Secara nominal, alokasi ini tampak besar. Namun pengalaman bertahun-tahun menunjukkan masih banyak dana daerah yang mengendap di bank atau bahkan tidak terserap.
“Kalau pola lama terulang, rakyat hanya akan kembali jadi penonton. Negara punya anggaran besar, tapi manfaatnya tidak terasa sampai akar rumput,” kata Ulul, yang dikenal vokal mendorong tata kelola fiskal transparan.
Oligarki Vs Rakyat
Ulul juga menyoroti kecenderungan APBN yang kerap dituding lebih berpihak pada oligarki. Proyek-proyek infrastruktur raksasa berjalan mulus, sementara program layanan dasar kerap tersendat.
“APBN adalah instrumen moral, bukan sekadar teknis fiskal. Jika anggaran triliunan ini lebih banyak mengalir ke segelintir korporasi besar, maka negara gagal menjalankan amanat konstitusi,” tegasnya.
Menurutnya, narasi keberpihakan negara kepada rakyat miskin versus oligarki akan menjadi ukuran legitimasi politik pemerintah di mata publik.
Transparansi Jadi Kunci
Bagi Ulul Albab, pengawasan publik tidak boleh berhenti pada tahap pengesahan di Senayan. Transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas eksekusi belanja negara harus diperkuat.
“Jangan sampai APBN 2026 hanya jadi monumen angka. Pemerintah harus berani membuka detail penggunaan anggaran, memastikan tidak ada kongkalikong dengan pengusaha besar, dan menjamin belanja sosial benar-benar sampai pada mereka yang membutuhkan,” ujarnya.
Ujian Moral dan Politik
Ulul Albab menegaskan bahwa APBN 2026 bukan hanya dokumen fiskal, melainkan ujian moral dan politik pemerintah.
“Sejarah akan mencatat, apakah anggaran sebesar ini menjadi bukti keberpihakan pada rakyat atau sekadar menambah daftar panjang keuntungan oligarki,” katanya menutup pembicaraan.
Dengan nada tegas ia menambahkan, “Uang rakyat harus kembali ke rakyat. Itu janji negara yang tidak boleh diingkari.” (#)
Penyunting Mohammad Nurfatoni
