Gelombang demonstrasi di akhir Agustus 2025 memunculkan banyak tanda tanya: dari penyusupan massa, data ekonomi yang diragukan, disinformasi digital, hingga tragedi kemanusiaan. Apakah ini aspirasi rakyat murni, atau manipulasi politik yang terstruktur?
Oleh Ulul Albab, Akademisi Administrasi Publik dan Ketua ICMI Orwil Jawa Timur
Tagar.co – Gelombang demonstrasi yang melanda Jakarta dan berbagai kota di tanah air pada akhir Agustus 2025 mengobarkan berbagai pertanyaan krusial yang tidak bisa dilewatkan begitu saja.
Apakah aksi tersebut benar-benar lahir dari aspirasi rakyat, atau justru telah mengalami pembelokan, bahkan dimanfaatkan oleh kelompok dengan agenda lain?
Pertama, kejanggalan paling mencolok terjadi pada pergeseran massa dari tertib menjadi anarkis. Laporan menyebut bahwa demonstrasi yang dibuka dengan damai siang hari, dipenuhi mahasiswa, buruh, dan elemen masyarakat, berakhir dengan kehadiran “massa tak dikenal” malam hari yang melakukan pembakaran, pelemparan benda keras, dan vandalisme (Polda Metro Jaya—Liputan6.com).
Fakta ini menimbulkan tanda tanya soal asal-usul kelompok ini: apakah mereka benar-benar bagian dari gerakan rakyat atau infiltrator dengan misi tertentu?
Kedua, pola kekerasan yang sama muncul bersamaan di banyak kota: dari pembakaran kantor DPRD, gedung pemerintahan, hingga penjarahan rumah tokoh. Saksi mata dan laporan luar negeri menggambarkan kegaduhan yang seakan-akan terkoordinasi, indikasi kuat bahwa ada lebih dari sekadar spontanitas massa (Washington Post, Reuters, AP News).
Ketiga, kematian tragis Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek daring yang tertabrak kendaraan taktis polisi, menjadi titik perubahan dramatis. Sementara publik berduka dan marah, kemunculan rantis di tengah kerumunan menjadi bahan kritik terhadap SOP aparat dalam mengelola massa (The Wall Street Journal, The Australian).
Tindakan ini memperuncing kecurigaan bahwa aparat terlalu reaktif, bahkan menimbulkan tragedi kemanusiaan yang sebenarnya bisa dihindari.
Keempat, kritik akademis terhadap data ekonomi turut memperkuat keraguan publik terhadap legitimasi pemerintah. Beberapa ekonom menyebut angka pertumbuhan PDB 5,1 persen tidak selaras dengan realitas; konsumsi stagnan, sementara indeks PMI menunjukkan kontraksi.
Ada seruan agar BPS diaudit secara independen (Wall Street Journal, DW, Indef). Jika data publik dikelola tidak kredibel, legitimasi pemerintah akan goyah. Ini bisa menjadi celah yang dimanfaatkan untuk pengembangan framing politik.
Kelima, narasi digital dipakai sebagai senjata. Pemerintah memanggil TikTok dan Meta karena disinformasi, termasuk unggahan deepfake dan konten provokatif yang viral, yang sering kali memobilisasi emosi tanpa basis fakta (Reuters).
Ketika fakta dan opini bercampur secara artifisial di dunia maya, massa mudah termobilisasi dengan narasi yang tidak akurat.
Keenam, perbedaan dramatis antara data resmi dan laporan lapangan memperlebar kebingungan publik. Angka massa, korban luka, kronologi insiden, semuanya bervariasi, tergantung sumber. Perbedaan ini bukan hanya soal ketidaksempurnaan jurnalistik, melainkan potensi manipulasi opini (misalnya: ABC Australia vs Antara News). Ketika informasi otoritatif tidak sinkron, kekosongan itu diisi narasi sepihak.
Ketujuh, munculnya simbol-simbol aneh seperti bendera bajak laut One Piece, walau bukan inti aksi, menyiratkan adanya potensi orkestrasi visual yang bertujuan menciptakan kesan populer dan viral, bukan sekadar menyuarakan aspirasi (Wikipedia).
Secara keseluruhan, gerakan ini menampilkan kejanggalan berlapis: penyusupan massa, framing agenda di berbagai titik, respons aparat yang memicu tragedi, data ekonomi yang diragukan, disinformasi yang menyubur, hingga visual massal yang mengaburkan substansi.
Apa yang diperlukan sekarang adalah audit penuh yang independen dan transparan, baik di ranah digital maupun fisik: investigasi forensik terhadap sumber logistik, platform digital yang digunakan, struktur koordinasi massa, dan tindakan aparat. Untuk itu, aparat keamanan perlu membuka ruang kritik dengan menerima auditor dan lembaga HAM menyelidik secara terbuka.
Sementara itu, publik, terutama kalangan kampus, agama, dan tokoh sipil, harus menjaga keseimbangan antara kebebasan menyuarakan kebenaran dan kewaspadaan terhadap penunggang gelap.
Indonesia sedang diuji. Ujian ini bukan cuma soal unjuk rasa, tetapi tentang keutuhan demokrasi di era disrupsi informasi. Jika kita gagal membedakan aspirasi murni dari manipulasi, kita mungkin telah kehilangan arah demokrasi kita sendiri.
Pertanyaan yang muncul adalah: apakah ini pertanda adanya perpecahan di tubuh pemerintah yang terselubung, di mana satu pihak akan diuntungkan dan pihak lainnya didelegitimasikan? Ataukah ini pertanda bahwa aksi massa akan dibatasi karena terbukti tidak steril, menimbulkan anarki, dan rawan ditumpangi oleh penumpang gelap? Atau pertanda bahwa aksi murni mahasiswa dan rakyat telah dibegal secara mentah-mentah oleh oknum tertentu dengan tujuan tertentu?
Kita tunggu. Semoga secepatnya berbagai kejanggalan tadi pada akhirnya terungkap, menjadi pelajaran berharga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil, makmur, dan sejahtera—di mana pemerintah dan DPR benar-benar menjalankan tugas serta mengemban amanat penderitaan rakyat. (#)
Penyunting Mohammad Nurfatoni
