Maarif Institute memperingatkan bahaya polarisasi sektarian dan mendesak komunitas global segera menempuh jalur diplomasi untuk mencegah konflik makin meluas.
Tagar.co – Ketegangan geopolitik di Timur Tengah kian memanas. Merespons situasi tersebut, Maarif Institute menyerukan deeskalasi militer sekaligus mengingatkan bahaya narasi sektarian yang dapat memperkeruh keadaan.
Dalam pernyataan sikap tertanggal 2 Maret 2026 yang ditandatangani Direktur Eksekutif Maarif Institute Andar Nubowo, Maarif Institute menyampaikan keprihatinan dan duka mendalam atas eskalasi serangan militer antara Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran pada 28 Februari 2026.
Baca juga: Taawun Napas Gerak Muhammadiyah
Serangan itu dilaporkan menewaskan ratusan warga sipil, termasuk pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, serta memicu serangan balasan lintas negara di kawasan Timur Tengah.
Data awal menunjukkan lebih dari 200 korban jiwa di Iran. Korban sipil juga dilaporkan muncul di sejumlah negara Teluk. Maarif Institute menilai situasi berkembang sangat cepat dan mengindikasikan meluasnya konflik menuju fase konfrontasi regional terbuka dengan dampak destruktif bagi stabilitas global.
Menurut Maarif Institute, konflik ini harus dipandang sebagai darurat kemanusiaan sekaligus ancaman serius terhadap stabilitas ekonomi, politik, dan sosial dunia. Eskalasi yang terjadi dinilai menunjukkan rapuhnya mekanisme pencegahan konflik internasional, sekaligus memperlihatkan betapa cepat dinamika regional dapat menjelma menjadi krisis global.
“Perang ini menghadirkan ancaman nyata terhadap stabilitas politik global dan ketahanan ekonomi dunia,” demikian penegasan dalam pernyataan yang salinanya diterima Tagar.co pada Selasa (3/3/2026).
Lembaga ini menyoroti sejumlah dampak langsung yang perlu diantisipasi, mulai dari lonjakan harga energi, gangguan jalur logistik, hingga tekanan pada sistem keuangan global. Risiko polarisasi keagamaan lintas negara juga dinilai meningkat. Indonesia termasuk negara yang rentan terdampak karena berstatus net importir minyak.
Selain risiko ekonomi, Maarif Institute mengingatkan bahwa pengalaman historis menunjukkan konflik Timur Tengah kerap “diekspor” dalam bentuk sentimen ideologis dan sektarian. Jika tidak dikelola dengan kepemimpinan moral yang kuat dan literasi keagamaan yang moderat, ketegangan Sunni–Syiah berpotensi merembes ke ruang publik domestik dan mengganggu kohesi sosial nasional.
Dalam konteks moral, Maarif Institute menegaskan Islam sebagai agama rahmatan lil ‘alamin yang menolak kekerasan terhadap warga sipil serta menentang eksploitasi identitas agama untuk kepentingan politik kekuasaan. Konflik antarnegara, tegas mereka, tidak boleh ditransformasikan menjadi pertentangan teologis di ruang publik.
Lembaga ini juga menekankan pentingnya menjaga ukhuwah islamiyah sekaligus ukhuwah wathaniyah sebagai tanggung jawab moral bersama, agar solidaritas umat tidak terpolarisasi oleh dinamika geopolitik global.
Rekomendasi Kebijakan
Maarif Institute juga menyampaikan sejumlah rekomendasi lintas sektor.
Kepada pemerintah pusat, lembaga ini mendorong penguatan diplomasi perdamaian melalui forum multilateral seperti PBB, OKI, dan ASEAN. Indonesia dinilai perlu menawarkan diri sebagai mediator netral yang mendorong gencatan senjata dan dialog damai.
Pemerintah juga diminta menyiapkan mitigasi ekonomi, termasuk stabilisasi harga energi, pengamanan cadangan energi, perlindungan sosial bagi kelompok rentan, serta repatriasi warga Indonesia dari wilayah konflik jika eskalasi meningkat.
Pemerintah daerah diminta memperkuat forum kerukunan umat beragama, meningkatkan literasi digital untuk mencegah disinformasi, serta melakukan deteksi dini potensi mobilisasi massa berbasis sentimen sektarian.
Sektor korporasi dan industri, khususnya energi dan logistik, didorong melakukan diversifikasi sumber energi, transparansi rantai pasok, serta menjaga stabilitas distribusi pangan dan kebutuhan pokok agar tidak terjadi spekulasi yang merugikan masyarakat.
Kampus dan lembaga riset diminta memperkuat analisis dampak geopolitik terhadap ekonomi nasional, membangun sistem peringatan dini terhadap disinformasi digital, dan memperkuat ketahanan sosial.
Lembaga filantropi didorong menyalurkan bantuan kemanusiaan melalui mekanisme resmi, netral, dan nonpolitik, sekaligus memperkuat solidaritas kemanusiaan lintas sektarian.
Organisasi masyarakat sipil dan komunitas adat diimbau menjaga narasi damai, menolak provokasi sektarian, serta memperkuat pendidikan publik tentang Islam moderat dan kebangsaan.
Sementara itu, masyarakat umum diminta meningkatkan literasi informasi, tidak menyebarkan konten provokatif, menyalurkan bantuan melalui lembaga resmi, tidak terlibat dalam kelompok terorisme, serta menjaga persatuan umat dan bangsa.
Maarif Institute menutup pernyataannya dengan menyerukan kolaborasi trisektor—negara, swasta, dan masyarakat—untuk bersama membangun diplomasi perdamaian dan menjaga kohesi sosial nasional.
“Indonesia harus tampil sebagai bangsa yang memihak kemanusiaan dan berperan aktif meredakan konflik global, bukan terseret dalam arus polarisasi,” tegasnya.
Di tengah ketidakpastian global, Maarif Institute kembali menekankan pentingnya seluruh elemen bangsa tetap berpihak pada kemanusiaan, memperkuat solidaritas, dan menolak segala bentuk provokasi destruktif yang berpotensi merapuhkan kohesi sosial nasional. (#)
Penyunting Mohammad Nurfatoni
