Pertanyaan soal ketimpangan bantuan fasilitas antara sekolah dan madrasah mengemuka dalam forum Halalbihalal dan Rakorda Majelis Dikdasmen dan PNF PDM Gresik, menyoroti belum meratanya program digitalisasi.
Tagar.co – Suasana Halalbihalal dan Rapat Koordinasi Daerah Majelis Dikdasmen PNF PDM Gresik, Sabtu (4/4/2026), di Aula Mentari SMA Muhammadiyah 1 Gresik berlangsung serius tapi santai. Forum yang dihadiri para kepala sekolah dan madrasah Muhammadiyah se-Kabupaten Gresik itu juga menjadi ruang dialog terbuka antara praktisi pendidikan dan pemangku kebijakan.
Salah satu momen yang menyita perhatian datang dari Kepala MTs Muhammadiyah 3 Ujungpangkah, Hailil, S.Pd. Ia menyampaikan pertanyaan kritis terkait kesenjangan fasilitas antara sekolah di bawah Kementerian Pendidikan dan madrasah di bawah Kementerian Agama.
Baca juga: Serap Energi Muhammadiyah, Hariyanto Dorong Kepemimpinan Positif di Sekolah
Dengan nada jenaka, Hailil mempertanyakan mengapa program digitalisasi seperti smart TV dan bantuan laptop lebih cepat dirasakan oleh sekolah umum dibandingkan madrasah. Ia bahkan mengaku telah berupaya melakukan konfirmasi hingga ke tingkat pusat.
“Apa doa Panjenengan (Kadindik Gresik S. Hariyantio) ini sebenarnya, sehingga yang dari dinas, mulai TK sampai SMA sudah dapat smart TV (maksudnya smart screen atau interactive flat panel [IFP]) dan laptop. Sedangkan kami di madrasah, dari MI sampai MA, kok belum juga dapat?” ujarnya, memancing tawa sekaligus persetujuan peserta.
Ia juga mengungkapkan upayanya mencari kejelasan hingga ke tingkat pusat, namun belum memperoleh jawaban pasti. “Saya sampai ke Jakarta, tapi jawabannya masih ‘wait, wait’ sampai dua bulan,” tambahnya, menegaskan keresahan yang dirasakan banyak madrasah.
Faktor Anggarann Kemenag
Menanggapi hal tersebut, Kepala Seksi Pendidikan Madrasah (Pendma) Kementerian Agama Kabupaten Gresik, Masfufah, M.Pd.I., memberikan penjelasan komprehensif mengenai kondisi riil di internal Kementerian Agama. Ia menegaskan bahwa keterbatasan dan pembagian anggaran menjadi faktor utama belum meratanya bantuan.
Menurutnya, anggaran Kementerian Agama tidak hanya difokuskan pada madrasah, tetapi juga mencakup berbagai sektor lain seperti pondok pesantren, pendidikan agama di sekolah umum, tunjangan profesi guru, layanan KUA, hingga pengelolaan zakat dan wakaf.
“Anggaran kami digunakan untuk banyak bidang. Di pendidikan Islam saja sudah terbagi antara pesantren, pendidikan agama di sekolah, dan madrasah. Bahkan di madrasah, sebagian besar terserap untuk tunjangan profesi guru,” jelasnya.
Baca juga: Dari Semangat ke Pendampingan: Peran Guru dalam Kurikulum Berbasis Cinta
Ia juga memaparkan kondisi di tingkat kabupaten yang sangat terbatas. Dalam satu tahun, anggaran operasional yang diterima hanya mencakup kebutuhan dasar seperti ATK sekitar Rp5 juta, perawatan perangkat sekitar Rp4 juta, dan perjalanan dinas sekitar Rp2 juta.
Keterbatasan tersebut berdampak langsung pada kemampuan menghadirkan program tambahan seperti pengadaan perangkat digital. Meski demikian, Masfufah menegaskan bahwa bantuan tetap ada, meski belum merata.
Ia menyebut program seperti Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). untuk pembangunan madrasah negeri, serta Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang mulai menyasar madrasah swasta dengan kondisi sarana prasarana rusak. Selain itu, bantuan perangkat TIK seperti laptop dan komputer juga sudah berjalan, namun jumlahnya masih terbatas.
Dengan nada santai menanggapi guyonan sebelumnya, ia sempat berkelakar, “Berarti ritual saya kurang,” yang kembali mencairkan suasana forum.
Program Prioritas Presiden Prabowo
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Kadindik) Kabupaten Gresik, S. Hariyanto, memberikan perspektif dari sisi kebijakan nasional. Ia menjelaskan bahwa program digitalisasi pendidikan, termasuk pengadaan smart TV, merupakan bagian dari program prioritas pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, distribusi bantuan di sekolah umum dapat berjalan lebih cepat karena berada dalam satu sistem anggaran yang fokus pada pendidikan. Berbeda dengan madrasah yang berada di bawah kementerian dengan cakupan lebih luas.
Namun demikian, Hariyanto menyampaikan optimisme bahwa kesenjangan tersebut tidak akan berlangsung lama.
“Ini program prioritas nasional. Saya yakin tidak lama lagi semua satuan pendidikan, termasuk madrasah, akan mendapatkan. Tinggal menunggu kebijakan teknisnya berjalan,” ujarnya.
Forum yang dipandu oleh Ainul Muttaqin ini pun menjadi bukti bahwa komunikasi terbuka mampu menjembatani perbedaan kebijakan dan realitas di lapangan. Pertanyaan bernuansa humor yang disampaikan Hailil tidak hanya mencairkan suasana, tetapi juga mengangkat isu strategis secara efektif. (#)
Jurnalis Mohammad Nurfatoni
