Serangan Israel ke Doha bukan sekadar aksi militer, melainkan cermin dari strategi panjang yang berakar pada ketakutan eksistensial. Dari politik pecah belah hingga pengalihan kekayaan Arab ke proyek konsumtif, Israel berusaha memastikan tetangganya tetap kaya secara nominal, tapi miskin secara strategis.
Oleh Fahmi Salim, Ketua Umum Fordamai dan Direktur Baitul Maqdis Institute
Tagar.co – Serangan Israel ke markas Hamas di Doha, ibu kota Qatar, pada 9 September 2025 yang diduga kuat terjadi atas restu dan lampu hijau dari Amerika Serikat membuat banyak kalangan menyimpulkan bahwa AS tidak bisa dipercaya bahkan oleh negara Teluk, sekutu strategisnya sendiri.
Pemimpin dan rakyat Qatar berhak terluka dan marah. Presiden Prabowo, sebagai kepala negara sahabat bagi Qatar, langsung menelepon Emir Qatar pada 10 September dan melakukan lawatan resmi pada 12 September 2025 untuk menyatakan dukungan Indonesia kepada Qatar menghadapi ancaman yang ditebar Israel di kawasan.
Baca juga: Sumud: Rahasia Palestina yang Tak Pernah Tumbang
Pertanyaan yang lebih mendasar: mengapa Israel berani melakukan tindakan nekat seperti itu, yang berpotensi merusak hubungan kemitraan strategis AS–Qatar, dan bisa membangunkan persatuan dunia Arab dan Islam untuk melawan proyek Israel Raya yang diumumkan PM Benjamin Netanyahu?
Israel sebagai Perpanjangan Tangan AS
Pertama, Israel selalu memandang dirinya sebagai perwakilan dan polisi AS di Timur Tengah yang merasa berkewenangan melakukan tindakan penertiban dan penghukuman kepada teroris.
Netanyahu dalam konferensi persnya pada 11 September 2025 bahkan membandingkan serangan Israel di Doha dengan invasi Amerika Serikat ke Afghanistan pascaserangan 11 September 2001.
Ia menegaskan bahwa Israel sedang “memburu dalang 7 Oktober 2023” yang memicu perang berkepanjangan dengan Hamas.
“Saya katakan kepada Qatar dan semua negara yang melindungi teroris, usir mereka atau bawa mereka ke pengadilan. Jika tidak, kami yang akan melakukannya,” tegas Netanyahu, dikutip dari CBS News.
Ketakutan Eksistensial dan Keterasingan
Kedua, perlu kita sadari bahwa negara Zionis Israel selalu berpikir dalam kerangka kekhawatiran eksistensial. Sejak didirikan pada 1948, Israel menyadari dirinya adalah entitas “abnormal” di kawasan Timur Tengah—sebuah negara kolonial yang berdiri di tengah-tengah bangsa Arab-Muslim dengan sejarah panjang peradaban dan identitas Islam.
Keberadaannya yang “abnormal” membuat seluruh strategi kebijakan luar negeri dan keamanannya disusun untuk menjaga kelangsungan hidup negara itu selama dekade demi dekade, bahkan untuk abad yang akan datang.
Untuk itu Israel tidak hanya mengandalkan superioritas militer dan aliansi strategis; ia juga menata medan politik dan ekonomi di sekelilingnya agar negara-negara tetangganya tetap lemah, tercerai-berai, dan jauh dari kemampuan nyata untuk menyeimbangkan kekuatan.
Baca juga: Serangan Israel di Qatar dan Ketakutan para Tiran
Meskipun ada beberapa negara Arab yang menjalin hubungan politik dan dagang melalui normalisasi—seperti Mesir (1979), Yordania (1994), Uni Emirat Arab, Maroko, Sudan, dan Bahrain lewat Abraham Accords (2020)—Israel tetap merasa terasing.
Survei Arab Barometer 2024 menunjukkan mayoritas rakyat Arab (70 persen) menolak normalisasi. Artinya, meski ada elite politik yang bersalaman dengan Tel Aviv, hati rakyat tetap memandangnya sebagai entitas penjajah.
Keterasingan Israel adalah fakta politik dan psikologis: ia adalah negara yang lahir dari intervensi kolonial dan didukung oleh jaringan geopolitik asing.
Rasa tidak-normal inilah yang melahirkan paranoia eksistensial—paranoia yang menuntun pada strategi panjang: “jangan biarkan musuh potensial menyatu; jangan biarkan mereka membangun kapasitas yang bisa mengimbangimu.”
Israel selalu dihantui pertanyaan: sampai kapan bisa bertahan? Karena itu, seluruh strategi keamanan dan politik luar negeri Israel dibangun atas rasa cemas kehilangan eksistensi.
Dua Garis Besar Strategi Israel
Untuk menjawab kecemasan itu, rekam jejak Israel sejauh ini menunjukkan kepentingan menjaga dua hal pokok:
1. Keterpecahan Dunia Arab
Israel tidak pernah ingin melihat negara-negara Arab bersatu dalam satu agenda, apalagi satu ideologi politik Islam.
Rezim diktator Assad yang berkuasa enam dekade di Suriah, kudeta militer terhadap Morsi di Mesir, instabilitas di Irak (sejak Perang Teluk hingga tumbangnya Saddam dan naiknya proksi Iran yang memicu gelombang kekerasan sektarian Syiah–Sunni), krisis Yaman, dan dualisme pemerintahan di Sudan serta Libya (perang saudara) yang disokong dana besar Uni Emirat Arab—sekutu utama dan sponsor Abraham Accords—semua tak lepas dari peta strategis yang pada akhirnya menguntungkan Israel.
Dengan kondisi negara-negara Arab sibuk dengan konflik internal, proyek pembangunan ekonomi, industri, dan pertahanan mereka lumpuh.
2. Superioritas Militer dan Nuklir
Israel menjaga dirinya sebagai kekuatan militer terkuat di kawasan. Menurut Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) 2023, Israel memiliki pengeluaran militer sebesar 23,4 miliar dolar AS (sekitar 4,5 persen dari PDB). Di saat yang sama, ia diyakini memiliki 80–90 hulu ledak nuklir, menjadikannya satu-satunya negara nuklir di Timur Tengah.
Prinsip yang dipegang Israel sederhana: tidak boleh ada perimbangan kekuatan. Baik Mesir, Suriah, bahkan Iran, harus tetap berada di bawah hegemoni militer Israel. Inilah sebabnya Israel secara konsisten menentang program nuklir Iran, meski Iran berkali-kali menegaskan programnya untuk tujuan damai.
Strategi Ketiga: Mengatur Medan Ekonomi Arab
Selain dua strategi utama tersebut, ada strategi ketiga yang kerap luput dari perhatian, yaitu pengaturan medan ekonomi dan arah investasi di dunia Arab, khususnya di kawasan Teluk.
Israel berkepentingan agar negara-negara Arab, terutama yang kaya minyak, tidak mengalihkan sumber daya besar mereka untuk membangun modal manusia, riset dan teknologi, serta industri pertahanan yang kokoh.
Strategi implisit ini berjalan melalui beberapa mekanisme:
1. Normalisasi sebagai Isolasi Moral demi Kapitalisme Hiburan
Hubungan bisnis, turisme, proyek megainfrastruktur, dan kerja sama budaya diarahkan pada proyek-proyek prestisius—ikon arsitektur, resor mewah, pusat hiburan, stadion, dan branding internasional.
Proyek semacam ini memberi legitimasi internasional dan prestise bagi penguasa, tetapi hanya sedikit membangun kapasitas strategis jangka panjang seperti riset militer, manufaktur teknologi tinggi, dan pendidikan teknik massal.
2. Pengalihan Dana ke Konsumsi dan Prestise Politik
Aliran modal besar dialirkan ke sektor yang menyerap uang tanpa mengubah struktur ekonomi: properti mewah, acara spektakuler, dan investasi pasif.
Ini memperkuat kelas penguasa dan elite konsumtif, tetapi relatif sedikit berkontribusi pada pengembangan SDM yang mampu mendesain sistem persenjataan, mengembangkan teknologi pertahanan, atau membangun ekosistem industri berat.
3. Kemitraan Teknologi Non-transfer
Kerja sama teknologi dengan negara-negara Barat sering berbentuk kemitraan yang menguntungkan pihak donor—lisensi, joint venture yang mengunci transfer teknologi, dan penjagaan hak kekayaan intelektual—sehingga negara tuan rumah yang punya dana jumbo tetap menjadi konsumen teknologi canggih, bukan produsen.
Dalam kondisi ini, pembangunan industri pertahanan mandiri mustahil tumbuh dalam tempo yang mengancam superioritas Israel di kawasan.
4. Membiayai Stabilitas Rezim, Bukan Ketahanan Nasional
Dana besar digunakan untuk menjaga institusi keamanan rezim—aparat intelijen, polisi, perlindungan internal—bukan untuk membiayai pembangunan nasional yang mendasar: pendidikan tinggi berbasis sains, penelitian terapan, manufaktur strategis, dan infrastruktur ganda (sipil–militer).
Akibatnya, negara-negara kaya di Teluk tetap bergantung pada impor teknologi militer dan dukungan eksternal untuk melindungi kursi kekuasaan.
Ketidakseimbangan Kekuatan yang Direkayasa
Israel berpikir dalam horizon jangka panjang: bagaimana agar eksistensinya tidak hanya bertahan beberapa dekade, tetapi berabad-abad. Untuk itu, ia tidak cukup hanya mengandalkan hubungan dengan Amerika Serikat atau Eropa. Israel berusaha menancapkan pengaruh ekonomi, teknologi, dan keamanan di seluruh kawasan.
Hasil dari strategi ini adalah terpeliharanya ketidakseimbangan kekuatan. Sementara Israel memperkuat rantai nilai industrinya, memprioritaskan R&D pertahanan, dan menjaga hegemoni nuklir maupun konvensional, negara-negara tetangganya larut dalam siklus konsumsi dan legitimasi elite.
Sistem ekonomi yang tidak mendukung transformasi teknologi dan kapasitas SDM membuat negara-negara Arab sulit mengejar ketertinggalan strategis dalam tempo singkat—tepat seperti yang Israel perlukan.
Kenapa Ini Penting bagi Umat?
Mengalihkan debat dari sekadar “siapa meledakkan apa” dan “bagaimana mungkin Israel berani melanggar kedaulatan Qatar, sekutu strategis AS?”, menuju “bagaimana kapasitas strategis umat dirampas dan apa solusinya?” membuka perspektif baru: konflik bukan hanya soal wilayah, melainkan soal kemampuan bangsa-bangsa muslim untuk menentukan nasibnya.
Ketika kekayaan dikelola untuk hiburan dan prestise politik, bukan untuk mengedukasi generasi ilmuwan dan insinyur, maka akar kemampuan berdaulat pun terkikis. Itulah yang paling ditakuti: bukan hanya roket yang meruntuhkan markas Hamas, melainkan sebuah proses panjang yang membuat umat kehilangan kemampuan mempertahankan diri secara teknis dan strategis.
Sebab, ada satu hal yang selalu menghantui entitas Zionis: bangkitnya kesadaran umat Islam. Jika negara-negara Arab menemukan kembali persatuan dan menghubungkan derita Palestina dengan nasib mereka sendiri, maka seluruh proyek hegemoni Israel bisa runtuh.
Penutup: Perlawanan Harus Struktural
Jika perlawanan hanya berorientasi pada retorika politik tanpa transformasi struktural—pendidikan, riset, manufaktur, dan ekonomi produktif—maka kemenangan yang dicapai bersifat sementara.
Untuk menyeimbangkan kekuatan, sekaligus menyingkap ilusi normalisasi, umat perlu menuntut arah investasi yang berbeda: dari glamor ke produktif; dari konsumsi politik ke pembangunan SDM dan iptek; dari proyek prestise ke kemandirian industri pertahanan dan teknologi.
Israel sangat menyadari hal ini. Karena itu strategi jangka panjangnya tidak hanya mengadu domba, tetapi juga mengalihkan arus kekayaan sehingga tetangga kaya tetap kaya secara nominal, namun miskin secara strategis dalam kemampuan berdaulat.
Menghadapi skenario ini menuntut visi jauh ke depan: persatuan politik dipadukan dengan transformasi ekonomi intelektual yang nyata—barulah keseimbangan otentik dapat tercapai. Wallahualam. (#)
Penyunting Mohammad Nurfatoni
