Gaji guru dan dosen menjadi perdebatan sepekan ini, ketika diungkit oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam forum Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Institut Teknologi Bandung (ITB), Kamis (7/8/2025).
Oleh Dwi Taufan Hidayat, penulis tinggal di Kabupaten Semarang.
Pernyataan Menkeu Sri Mulyani sepekan ini menjadi sorotan. Dia yang menyoroti keluhan gaji guru dan dosen rendah. Dia mengatakan, haruskah masyarakat ikut menanggung gaji guru dan dosen agar profesi ini mendapatkan gaji yang layak?
Menurut dia, jika hanya mengandalkan APBN, dikhawatirkan kesejahteraan guru dan dosen menjadi kurang. Ini salah satu tantangan bagi keuangan negara. Apakah semuanya harus dibiayai oleh keuangan negara atau ada partisipasi dari masyarakat?
Pernyataan semacam ini bukan sekadar salah kaprah dalam komunikasi publik, tetapi juga menunjukkan pola pikir yang keliru dalam memandang pendidikan.
Gaji guru dan dosen dianggap pengeluaran negara, sehingga menjadi beban. Padahal guru dan dosen adalah tulang punggung peradaban. Bukan sekadar profesi yang menunggu gaji bulanan. Mereka orang yang membangun sumber daya manusia. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
Gaji guru dan dosen bukan pos pengeluaran yang menggerus APBN. Bukan investasi yang harus segera balik modal.
Di sinilah letak ironi yang menyakitkan: para pengabdi ilmu ditakar dengan neraca keuangan, bukan dengan neraca kemajuan bangsa.
Mari kita kritisi logika yang bermain di balik pernyataan itu. Anggaran pendidikan memang besar, tetapi apakah besar itu sebanding dengan kebutuhan riil di lapangan?
Fakta menunjukkan, banyak guru honorer yang gajinya di bawah UMR, bahkan di beberapa daerah hanya ratusan ribu rupiah per bulan. Gaji guru ini dibiayai oleh partisipasi masyarakat.
Kalau melihat beban APBN, maka semua anggaran fasilitas-fasilitas mewah pejabat, perjalanan dinas luar negeri yang kerap tidak relevan, proyek-proyek mercusuar yang mangkrak, termasuk beban negara.
Sayangnya, istilah beban ini hanya mudah diucapkan ketika menyasar mereka yang tidak punya kuasa politik dan tidak mampu membela diri di ruang kekuasaan.
Sinisme publik bukan muncul tanpa alasan. Di satu sisi, pemerintah bangga mengumumkan prestasi pendidikan di forum internasional, memamerkan jumlah lulusan, program beasiswa, dan pencapaian literasi.
Di sisi lain, mereka yang berada di garda terdepan mewujudkan semua itu justru dilemahkan secara psikologis dengan narasi negatif. Inilah yang disebut penghianatan moral terhadap pengabdian.
Ironis lagi, guru dan dosen tidak menuntut kemewahan. Mereka tidak meminta rumah dinas, kendaraan mewah, uang rapat, atau konsumsi rapat seperti yang lazim didapatkan pejabat.
Mereka hanya meminta hak mereka: gaji layak, penghargaan yang manusiawi, dan dukungan fasilitas agar bisa mengajar dengan baik. Itu pun masih dianggap beban.
Padahal, jika mau jujur, tanpa guru dan dosen, tidak akan ada dokter yang menyelamatkan nyawa, insinyur yang membangun jembatan, atau pejabat yang duduk di kursi kekuasaan.
Semua berawal dari papan tulis, kapur, dan suara seorang guru di kelas yang mungkin sederhana, tetapi memiliki daya mengubah hidup seseorang.
Pernyataan seperti ini juga berpotensi menurunkan minat generasi muda untuk menjadi pendidik. Ketika profesi guru dan dosen dipandang rendah oleh pembuat kebijakan, maka siapa yang mau mengabdikan diri di jalur yang dianggap beban?
Kita akan kekurangan pendidik berkualitas, dan pada akhirnya, negara sendirilah yang menanggung kerugian besar.
Selain itu, ada dimensi psikologis yang jarang dibahas: rasa hormat terhadap profesi pendidik adalah energi moral yang membuat mereka bertahan meski gaji tak seberapa.
Jika rasa hormat itu diruntuhkan oleh pernyataan resmi, maka yang tersisa hanyalah kelelahan, demotivasi, dan kualitas pendidikan yang merosot. Ini bukan sekadar soal gaji, tetapi soal martabat.
Kita perlu mengingatkan para pembuat kebijakan bahwa pendidikan bukanlah sektor yang bisa diperlakukan seperti bisnis jangka pendek.
Hasilnya tidak langsung terlihat dalam laporan keuangan negara, tetapi efeknya akan terasa puluhan tahun kemudian. Menghitung guru sebagai beban adalah tanda bahwa visi jangka panjang telah tergantikan oleh pandangan sempit tentang pengeluaran.
Kritik ini bukan sekadar untuk membela guru dan dosen, tetapi untuk menyelamatkan masa depan bangsa. Ketika negara kehilangan respek terhadap pendidiknya, maka itu pertanda peradaban sedang mundur.
Di negara maju, profesi guru mendapat penghormatan tinggi, gaji layak, dan dukungan penuh. Di sini, kita justru sibuk menghitung mereka sebagai angka defisit.
Jadi siapa sebenarnya yang menjadi beban APBN. Para guru dan dosen ataukah pejabat. Ketika guru berhenti mengajar dengan hati, seluruh masa depan kita yang akan menjadi beban. (#)
Penyunting Sugeng Purwanto
