Salat di dalam Ka’bah jadi sorotan. Tapi “oleh-oleh” terbesar Presiden Prabowo dari Arab Saudi justru bisa bikin bangsa ini untung besar—atau buntung diam-diam. Siapkah kita menyambutnya?
Oleh: Ulul Albab; Ketua Litbang DPP Amphuri, Ketua ICMI Jawa Timur
Tagar.co – Presiden Prabowo baru saja menyelesaikan kunjungan kenegaraan ke Riyadh. Dan beliau tidak pulang dengan tangan kosong.
Saya mengikuti pemberitaan tentang kunjungan itu dengan penuh perhatian. Bukan hanya karena saya aktivis ICMI—yang tentu peduli pada arah diplomasi dunia Islam—atau karena saya Ketua Bidang Litbang Amphuri, organisasi yang membawahi hampir 1.000 PPIU dan PIHK, pelaku utama penyelenggaraan haji dan umrah. Tapi karena saya juga seorang akademisi yang percaya bahwa setiap perjalanan kenegaraan adalah cerita tentang masa depan—dan masa depan selalu pantas kita telaah.
Baca juga: Negara, Bisnis, dan Ibadah: Apa yang Baru dari RUU Haji-Umrah?
Dari Riyadh, Presiden membawa “oleh-oleh” besar, yaitu: komitmen investasi sekitar Rp437 triliun, pembentukan Dewan Koordinasi Tertinggi Indonesia–Saudi, kesepakatan peningkatan layanan haji dan umrah, dan—yang tak kalah penting—dukungan moral untuk Palestina serta solusi damai bagi Yaman.
Tentu, semua itu terdengar manis. Tapi bagi saya, ini bukan sekadar tentang angka. Bukan juga soal gestur mencium Hajar Aswad atau salat di dalam Ka’bah (meskipun itu luar biasa). Ini jelas tentang arah baru: diplomasi yang spiritual, strategis, dan manusiawi.
Dari Jemaah ke Bangsa
Saya menyimak bagaimana Presiden Prabowo mengangkat isu jemaah haji: soal angka kematian, soal infrastruktur layanan, soal kemanusiaan di tengah ritual. Itu bukan isu kecil. Dalam kerja-kerja kami di Amphuri, setiap musim haji selalu penuh tantangan: logistik, akomodasi, cuaca ekstrem.
Maka, ketika Presiden membawa suara jemaah ke jantung birokrasi Saudi, itu pasti bukan basa-basi. Itu bentuk keberpihakan.
Dan hasilnya? Disambut. Disetujui. Bahkan akan dibuatkan permukiman khusus jemaah Indonesia.
Bagi kami, yang setiap tahun berhadapan dengan problem teknis dan spiritual penyelenggaraan ibadah haji, hal ini adalah terobosan yang sangat dinanti.
Investasi Harus Dikelola dengan Tepat
Angka Rp437 triliun itu bukan angka kecil. Itu kira-kira dua kali lipat anggaran Kementerian Kesehatan dalam satu tahun. Cukup untuk membangun ribuan sekolah, rumah sakit, bahkan mempercepat elektrifikasi desa-desa terpencil. Dalam skala APBN, itu bisa menambal banyak lubang pembangunan.
Lebih menarik lagi kalau kita bandingkan dengan sektor haji dan umrah. Dalam satu musim haji, total belanja masyarakat Indonesia ke Arab Saudi bisa mencapai lebih dari Rp30 triliun—itu baru dari jemaah haji reguler dan khusus. Belum termasuk umrah, yang setiap tahun menyumbang lebih dari satu juta keberangkatan, dengan estimasi belanja masyarakat yang tak kalah besar. Artinya, investasi ini nyaris setara dengan akumulasi ekonomi keumatan lintas sektor selama satu dekade.
Maka, ketika diumumkan bahwa komitmen investasi dari Arab Saudi mencapai Rp437 triliun, saya tidak serta-merta ikut bersorak. Bukan karena pesimis—justru saya bersyukur. Saya tahu, dana sebesar itu bisa jadi berkah tetapi bisa juga lewat begitu saja kalau tidak dikelola dengan tata kelola yang matang dan amanah.
Kita punya banyak contoh. Uang besar masuk, tapi manfaatnya hanya mampir di permukaan. Proyek berdiri, tapi tak berpihak pada rakyat. Infrastruktur megah, tapi tak mengangkat pelaku kecil di sektor riil.
Maka pertanyaan saya: apakah birokrasi kita cukup siap menyambutnya? Apakah peta jalan pemanfaatannya sudah dirancang inklusif—bukan hanya untuk korporasi besar, tapi juga sektor seperti haji, umrah, pariwisata halal, dan UMKM umat?
Kalau tidak hati-hati, investasi sebesar ini hanya akan melahirkan megaproyek tanpa makna. Tapi jika dikelola dengan benar, insyaallah, ini bisa menjadi tonggak lahirnya ekonomi umat berbasis nilai dan kemitraan sejati.
Diplomasi yang Bernapas Nilai
Yang membuat saya sedikit lega adalah satu hal: diplomasi Prabowo tidak kehilangan roh. Di tengah arus normalisasi hubungan dengan Israel, Indonesia tetap bersuara untuk Gaza. Di tengah konflik Yaman yang rumit, kita tetap bicara damai. Ini bukan hal kecil. Ini soal sikap. Dan bangsa besar hanya bisa dihormati kalau punya sikap yang berakar pada nilai.
Itulah kekuatan kita yang sebenarnya. Bukan senjata. Bukan nuklir. Tapi posisi moral dan spiritual. Dan dalam pertemuan di Riyadh itu, kita melihat upaya menjaga posisi itu tetap hidup.
Tugas Bersama: Menyambut dan Mengawal
Di titik inilah saya merasa bahwa peran organisasi seperti Amphuri dan ICMI menjadi sangat relevan dan tak bisa diabaikan.
Sebagai Ketua Bidang Litbang DPP Amphuri, saya tahu betul dinamika di lapangan. Ribuan penyelenggara haji dan umrah adalah pelaku ekonomi riil yang bersentuhan langsung dengan jutaan warga Muslim setiap tahun. Mereka bukan hanya agen perjalanan, tapi juga aktor pelayanan umat.
Maka, ketika investasi besar datang, sektor ini seharusnya tidak hanya jadi penonton. Mereka harus masuk dalam desain besar penguatan ekosistem ekonomi keumatan—mulai dari infrastruktur digital, layanan akomodasi, hingga pengembangan SDM bersertifikasi internasional.
Di sisi lain, sebagai aktivis ICMI, saya percaya bahwa cendekiawan Muslim bukan hanya penjaga nilai, tapi juga harus menjadi arsitek masa depan. Kita harus ikut mengawal investasi ini—bukan untuk mencurigai, tetapi untuk memastikan bahwa keadilan, transparansi, dan keberpihakan pada rakyat menjadi prinsip utama pelaksanaannya.
Kita bisa memainkan peran sebagai mitra kritis pemerintah dan dunia usaha, menawarkan masukan strategis, serta menjadi jembatan antara suara rakyat dan kebijakan negara.
Presiden pulang dari Riyadh membawa oleh-oleh yang cukup luar biasa. Kini tugas kita: menjaga agar oleh-oleh itu tidak cepat basi. (#)
Penyunting Mohammad Nurfatoni
