BUMN belum ditunjuk menteri definitif yang mengurusinya sejak Erick Thohir digeser jadi Menpora. Berhembus kabar kementerian ini bakal lebur ke Danantara.
Oleh Dwi Taufan Hidayat, pengamat sosial.
Tagar.co – Ada wacana Kementerian BUMN bakal melebur ke dalam Danantara. Isu ini mencuat keras. Apalagi menteri definitif pengganti Erick Thohir belum ditunjuk. Sampai jabatan Menteri BUMN masih Plt dipegang Dony Oskaria.
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sedang menunggu ajal politiknya. Menteri Sekretaris Negara dengan enteng mengatakan, opsi peleburan kementerian ini ke dalam Danantara sudah masuk meja kajian serius.
Tidak lagi rumor, katanya. Publik tentu diajak percaya begitu saja, seakan-akan semua ini demi efektivitas, bukan demi kursi-kursi baru di ruang pendingin kekuasaan.
Alasan yang diajukan sederhana: banyak tumpang tindih fungsi. Danantara dianggap lebih siap mengelola aset negara. Kementerian BUMN hanya jadi rumah tua yang mulai lapuk.
Kata kuncinya: konsolidasi. Kata lama yang selalu dipakai untuk membungkus niat rampingkan struktur. Padahal kenyataannya, setiap kali lembaga dilebur, lembaga baru yang lebih gemuk selalu lahir dengan tambahan ruangan, tambahan pejabat, dan tentu saja tambahan anggaran.
Seperti Ular Tangga
DPR menyambut dengan hangat. Ketua Badan Legislasi DPR, Bob Hasan, berucap penuh percaya diri bahwa peluang perubahan kelembagaan semakin konkret.
Politisi memang piawai membaca arah angin: hari ini bicara soal perampingan, besok soal perluasan, lusa soal penyesuaian nomenklatur.
Sejarah Kementerian BUMN panjang. Dimulai dari unit kecil di Departemen Keuangan tahun 1973, lalu naik kelas jadi kementerian 1998.
Kini bersiap diturunkan kembali. Dari badan jadi kementerian, dari kementerian jadi badan. Bagaikan permainan ular tangga birokrasi: maju satu kotak, mundur dua langkah, lalu mulai lagi dari awal.
Muncul pertanyaan sederhana: jika Danantara nantinya juga ikut merugi, siapa yang akan bertanggung jawab. Apa jaminan badan super ini tidak akan menjadi superboros?
Selama ini janji efisiensi hampir selalu berakhir dengan penumpukan beban. Apa rakyat masih perlu percaya bahwa papan nama baru otomatis menghasilkan keuntungan baru.
Logika ramping seharusnya mudah dipahami: jangan banyak lembaga, jangan banyak tumpang tindih, jangan banyak birokrasi. Tapi kenyataan sering kali justru sebaliknya: ramping di atas kertas, gemuk di lapangan.
Mesin Uang
Lembaga super seperti Danantara bukan sekadar alat pengelolaan investasi. Ia berpotensi menjadi mesin baru untuk mengatur ulang akses ke sumber daya.
Elite selalu punya cara agar investasi bisa jadi tameng mulia untuk menutupi masalah sesungguhnya: inefisiensi struktural dan jiwa-jiwa upeti yang masih subur.
Ironinya, rakyat tidak pernah butuh jargon out of the box atau sentralisasi aset negara. Yang rakyat butuh sederhana: pelayanan publik membaik, perusahaan negara untung, lapangan kerja terbuka.
Pemerintah tampak ingin menulis sejarah baru dengan menghadirkan Danantara sebagai ikon efisiensi. Tetapi sejarah yang berulang-ulang seharusnya membuat kita lebih skeptis. Sebab setiap reformasi birokrasi selalu membawa slogan klise. Seperti era deregulasi, reformasi, restrukturisasi, hingga digitalisasi.
Semuanya mengaku membawa masa depan cerah. Namun, hasilnya tetap sama: BUMN jadi sapi perah politik. Karena itu selalu minta subsidi.
RUU Danantara yang masuk agenda prioritas hanya mempertegas bahwa ini bukan sekadar isu musiman. Ini proyek besar yang akan menentukan arah pengelolaan perusahaan negara.
Namun, arah itu bisa berarti banyak hal: jalan menuju efisiensi atau jalan buntu. Semua bergantung siapa yang pegang kendali dan siapa yang dapat jatah kursi.
Dari pengalaman panjang, kita tahu: ramping bukan berarti ringan, konsolidasi bukan berarti sederhana, dan perampingan bukan berarti hemat. Sering kali, itu hanya nama lain dari perebutan kuasa. Rakyat dibiarkan menonton dari kejauhan.
Ketika Danantara resmi lahir nanti, jangan hanya menyaksikan ganti seragam, ganti logo, ganti slogan. Substansinya tetap sama: birokrasi gemuk, politisi kenyang, rakyat kurus. (#)
Penyunting Sugeng Purwanto
