Drama bedol dana Muhammadiyah dari BSI kini memasuki babak baru. Apakah kehadiran Muhadjir Effendy sebagai Komisaris Utama jadi awal rekonsiliasi dan arah baru ekonomi umat?
Oleh Ulul Albab; Ketua ICMI Jatim dan mantan Rektor Universitas Dr. Soetomo 2007–2013
Tagar.co – Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) pada 16 Mei 2025 menghadirkan kejutan yang tidak hanya berdampak pada dunia keuangan, tetapi juga memantik diskursus menarik di kalangan umat, cendekiawan Muslim, dan komunitas strategis yang peduli terhadap arah kebijakan perbankan syariah nasional.
Penunjukan Anggoro Eko Cahyo sebagai Direktur Utama serta Prof. Dr. Muhadjir Effendy—Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah—sebagai Komisaris Utama menggantikan Muliaman D. Hadad, menjadi dua momentum penting yang sarat makna simbolik dan strategis.
Baca juga: Muhammadiyah Vs BSI: Antara Konsistensi dan Transaksi
Anggoro dikenal sebagai bankir senior dengan rekam jejak kuat di BPJS Ketenagakerjaan. Sementara Muhadjir adalah tokoh Muhammadiyah yang dikenal vokal dan konsisten memperjuangkan nilai-nilai moderat, nasionalis-religius, dan pembangunan sosial berbasis keumatan.
Namun, penunjukan beliau sebagai Komisaris Utama menjadi lebih menarik karena pada 2024 lalu, Muhammadiyah sempat melakukan bedol dana—penarikan simpanan secara signifikan dari BSI. Langkah ini, menurut keterangan resmi Muhammadiyah, dilakukan untuk mendorong terciptanya persaingan sehat antarbank syariah dan menghindari risiko konsentrasi dana yang terlalu besar di satu bank.
Refleksi Bisnis dan Spirit Ekosistem
Aksi rasionalisasi dana oleh Muhammadiyah menunjukkan satu hal penting: ekosistem keuangan syariah di Indonesia belum sepenuhnya inklusif dan bersifat mutual. Perbankan syariah semestinya dibangun bukan hanya dengan pendekatan korporasi, melainkan juga dengan semangat jemaah, keadilan, partisipasi, dan kolaborasi.
Dengan lebih dari 28.000 lembaga pendidikan, 170 perguruan tinggi, 400 rumah sakit, serta ratusan pesantren dan Baitut Tamwil, Muhammadiyah memiliki posisi strategis sebagai kekuatan ekonomi umat. Ketika suara besar ini tidak terakomodasi secara representatif dalam kepengurusan BSI—bank hasil merger tiga bank syariah milik negara—maka perasaan eksklusi sangat mungkin muncul.
Kini, dengan hadirnya Muhadjir Effendy dalam pucuk kepemimpinan komisaris, harapan baru pun tumbuh. Suara komunitas besar seperti Muhammadiyah diharapkan dapat lebih terdengar dan menjembatani hubungan antara korporasi dan komunitas secara lebih harmonis.
Inspirasi bagi Perbankan Nasional
Kisah BSI dan Muhammadiyah seharusnya menjadi pelajaran berharga. Dalam konteks ekonomi syariah berbasis nilai, relasi antara kekuatan umat (civil society) dan kekuatan negara (state-owned corporation) tidak boleh sekadar bersifat transaksional, melainkan harus transformasional.
Bank syariah tidak cukup hanya menjadi institusi penghimpun dana. Ia harus hadir sebagai agent of change—pelayan umat yang mendorong inklusi keuangan, mendukung sektor produktif, dan memperkuat pertumbuhan usaha mikro dan menengah secara sehat dan berkelanjutan.
Pesan Moral dari ICMI Jawa Timur
Sebagai bagian dari komunitas cendekiawan Muslim, ICMI Jawa Timur melihat pentingnya peran strategis kaum intelektual dalam merawat ekosistem ekonomi umat. Cendekiawan tidak hanya bertugas mencerdaskan kehidupan bangsa melalui ilmu, tetapi juga menjadi penopang nilai-nilai etik dalam sistem ekonomi nasional.
Momentum ini harus dimaknai sebagai ajakan untuk membangun perbankan syariah yang inklusif, adil, berintegritas, dan berorientasi keberlanjutan. Mari kita jadikan BSI sebagai rumah besar ekonomi syariah yang bukan hanya modern secara teknologi, tetapi juga kaya akan nilai dan keberpihakan kepada umat.
Menuju Ekonomi yang Berkeadaban
Kita berharap penguatan struktur kepemimpinan BSI ini menjadi pijakan awal bagi arah baru yang lebih strategis dan membumi. Langkah Muhammadiyah dalam merasionalisasi dan menata kembali portofolio keuangannya bukanlah bentuk antipati, melainkan strategi proaktif agar perbankan syariah nasional tidak jatuh dalam praktik oligarki ekonomi yang justru menyalahi prinsip-prinsip syariah itu sendiri.
Mari kita kawal dan kuatkan visi bersama: membangun ekonomi syariah yang adil, merata, dan bermartabat—bukan sekadar besar secara aset, tetapi juga unggul dalam nilai dan keberkahan.
Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw., “Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain.” (H.R. Ahmad)
Dan firman Allah Swt.: “Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.” (Al-Ma’idah: 2)
Catatan: Artikel ini ditulis dalam semangat kebangsaan, persatuan umat, dan visi transformasi ekonomi syariah yang lebih baik di masa depan.
Penyuning Mohammad Nurfatoni
