Feature

ABS Nagih Janji, Tantang DPRD Jatim Berpihak pada Rakyat Kecil

407
×

ABS Nagih Janji, Tantang DPRD Jatim Berpihak pada Rakyat Kecil

Sebarkan artikel ini
Ketua DPRD Jawa Timur M. Musyafak Rouf menerima audiensi Aliansi BEM Surabaya (ABS) di ruang kerjanya, Surabaya, Senin (27/10/2025), membahas isu ketimpangan sosial-ekonomi dan tuntutan mahasiswa terhadap realisasi janji pemerintah. (Tagar.co/Istimewa)

Aliansi BEM Surabaya mendesak DPRD Jawa Timur untuk benar-benar berpihak pada rakyat kecil. Dalam audiensi bertajuk “ABS Nagih Janji”, mahasiswa mengungkap ketimpangan sosial hingga integritas birokrasi yang dinilai masih jauh dari harapan publik.

Tagar.co Ruang kerja Ketua DPRD Jawa Timur menjadi saksi pertemuan yang sarat makna pada Senin pagi (27/10/25) itu. Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Surabaya (ABS) hadir membawa keresahan rakyat.

Audiensi bertajuk “ABS Nagih Janji” tersebut menjadi momen konsolidasi moral mahasiswa untuk mengingatkan kembali janji-janji politik yang dinilai belum menyentuh realitas masyarakat bawah.

Baca juga: Mahasiswa Surabaya Menakar Setahun Pemerintahan Prabowo–Gibran: Antara Janji dan Realita

Koordinator Umum Aliansi BEM Surabaya, Nasrawi—Presiden Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya—mengawali diskusi dengan nada kritis, namun tetap elegan.

Vox populi vox dei — suara rakyat adalah suara Tuhan. Kami datang bukan untuk menggugat, tetapi untuk mengingatkan bahwa negara berdiri atas amanat penderitaan rakyat,” tegasnya.

Menurutnya, mahasiswa wajib menjadi penyeimbang kekuasaan, terlebih ketika kebijakan publik dinilai menjauh dari kepentingan rakyat kecil.

Baca Juga:  Silatwil BEM PTMAI Zona V Jatim–Bali 2025, Konsolidasi Gerakan Mahasiswa Dimulai dari Tuban

Ketimpangan Sosial-Ekonomi yang Masih Menganga

Dalam pemaparan data yang mereka kumpulkan, ABS menyoroti ironi Jawa Timur sebagai gerbang pertumbuhan ekonomi nasional, namun menyimpan angka ketimpangan yang tinggi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan:

  • 3.875.880 jiwa penduduk masih hidup dalam kemiskinan — tertinggi secara nasional

  • 894.495 orang tercatat sebagai penganggur terbuka

  • Penyebaran investasi belum menyentuh daerah yang paling membutuhkan

“Pertumbuhan ekonomi yang tidak turun ke akar hanya menambah jurang ketidakadilan,” ujar Nasrawi.

Para perwakilan Aliansi BEM Surabaya (ABS) berpose bersama Ketua DPRD Jawa Timur M. Musyafak Roufusai audiensi di ruang kerja pimpinan dewan, Surabaya, Senin (27/10/2025), membahas isu ketimpangan pembangunan dan tuntutan kesejahteraan rakyat. (Tagar.co/Istimewa)

Pendidikan: Masa Depan yang Dipertaruhkan

Isu kualitas pendidikan juga menguak ke permukaan. Pres Nuhan, Presma Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, menegaskan bahwa lebih dari separuh satuan pendidikan masih berkutat pada masalah dasar.

  • 47 persen sekolah dalam kategori literasi rendah–sedang

  • 58 persen sekolah mengalami capaian numerasi rendah

  • Hanya 55,9 persen sekolah berkategori pembelajaran baik

“Jika anak-anak kita masih kesulitan membaca dan berhitung, bagaimana masa depan ini akan kita bangun?” tanya Nuhan.

Kesehatan dan Infrastruktur: Ketimpangan Wilayah

Daerah kepulauan dan pedesaan masih kekurangan fasilitas kesehatan dan akses layanan dasar. Hal serupa terjadi pada pembangunan infrastruktur yang dianggap berfokus di kota besar.

Baca Juga:  Reformasi Belum Usai: Aliansi BEM Surabaya Gugat Arah Demokrasi

“Ketimpangan antara Surabaya dan kawasan tapal kuda atau Madura masih sangat terasa,” ungkap Nasrawi.

Integritas Aparatur: Luka Lama yang Belum Sembuh

Mahasiswa turut menyoroti korupsi sebagai ancaman paling serius bagi keberlanjutan pembangunan. Berdasarkan laporan sejumlah lembaga antikorupsi, Jawa Timur berada pada posisi provinsi terkorup kedua di Indonesia dengan lebih dari 1.700 kasus dalam beberapa tahun terakhir.

“Korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi kejahatan moral terhadap rakyat,” ujar Defrin, Koordinator Politik–Hukum dan Advokasi ABS.

Panca Cita: Menjaga Nurani Bangsa

ABS kemudian menyampaikan lima tuntutan utama kepada Ketua DPRD Jawa Timur:

  1. Mengawal dan menuntaskan 17 + 8 tuntutan rakyat yang belum terjawab.

  2. Mendesak pencabutan SWL sebagai Proyek Strategis Nasional karena dampak ekologis dan sosial.

  3. Menghentikan represivitas dan kriminalisasi aktivis.

  4. Evaluasi total Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tepat sasaran dan dikelola pihak berkompeten.

  5. Menagih realiasi Nawa Bhakti Satya dan Astacita Presiden, khususnya janji 19 juta lapangan kerja.

Nasrawi menegaskan kembali bahwa seluruh tuntutan tersebut dilandasi kepedulian.

Baca Juga:  Gelar Pahlawan untuk Soeharto: Langkah Mundur bagi Penghormatan HAM

“Kami membawa suara rakyat, bukan untuk menggurui — kami hanya menjaga nurani bangsa agar tidak redup.”

Dialog Terbuka dan Komitmen Perubahan

Ketua DPRD Jawa Timur M. Musyafak Rouf nyampaikan apresiasi dan membuka ruang dialog lanjutan. Kolaborasi dengan mahasiswa dinilai penting untuk mendorong perubahan kebijakan yang lebih berpihak kepada rakyat.

Audiensi pun berakhir dengan komitmen untuk terus menyuarakan kepentingan publik melalui komunikasi yang konstruktif. Mahasiswa berharap pertemuan ini bukan menjadi akhir, melainkan awal dari upaya bersama menata masa depan Jawa Timur yang lebih adil dan manusiawi. (#)

Penyunting Mohammad Nurfatoni