Ibu Kota Nusantara akan menjadi lokasi upacara HUT Ke-79 Kemerdekaan RI. Pemerintah mengalokasikan anggaran yang lebih besar daripada biasanya untuk menyelenggarakan upacara itu. Total dibutuhkan Rp 87 miliar. Padahal tahun lalu ‘hanya’ Rp 53 miliar. Kritik pun mencuat.
Tagar.co – Berbaju hem putih berlengan panjang, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berbicara di hadapan kepala daerah seluruh Indonesia, di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (13/8/2024).
Salah satu yang disampaikan Jokowi adalah ingin memupus aroma kolonial lewat IKN. Menurutnya Istana Negara hingga Istana Merdeka merupakan bangunan bekas gubernur jenderal kolonial Belanda.
Baca juga: Garuda di IKN Menunduk, Malu dan Lesu?
Selama 79 tahun setelah kemerdekaan RI, kata Jokowi, Pemerintah Indonesia selalu menempatinya. “Bau-baunya kolonial selalu saya rasakan setiap hari. Dibayang-bayangi,” kata Jokowi yang berbicara di podium resmi kenegaraan berwarna cokelat. Di belakangnya tampak beberapa bendera merah putih berpadu dengan dinding berwarna hijau rumput.
Presiden Jokowi kemudian mengatakan, IKN dibangun untuk menunjukkan bahwa Indonesia punya kemampuan membangun ibu kota sesuai keinginan bangsa.
Empat hari menjelang upacara HUT Ke-79 RI di IKN, Presiden Jokowi menyebut pemindahan IKN butuh waktu panjang, 10-15 tahun. Pembangunan IKN yang kini dilakukan pemerintah disebutnya baru di tahap awal.
Anggaran Upacara Membengkak
Salah satu upaya menajuhi bau-bau kolonial itu, maka di masa akhir kepemimpinannya, Presiden Joko Widodo ‘bersikeras’ untuk melaksanakan upacara HUT Ke-79 Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara (IKN), 17 Agustus 2024, meski megaproyek itu belum selesai.
Uang miliaran pun digelontorkan pemerintah demi mewujudkan ambisi itu. Mengutip Kompas (14/8/2024), pemerintah mengalokasikan anggaran yang lebih besar daripada biasanya untuk menyelenggarakan upacara HUT Kemerdekaan di IKN. Total anggaran yang dibutuhkan Rp 87 miliar.
Angka itu lebih tinggi daripada realisasi anggaran pada upacara HUT RI pada 2023 di Jakarta yang ‘hanya’ menelan Rp 53 miliar. Jadi ada kenaikan sebesar Rp 38 miliar.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata mengatakan, kenaikan alokasi anggaran itu utamanya disebabkan kebutuhan pengadaan alat-alat pelaksanaan upacara yang belum tersedia di IKN.
Baca juga: Empat Macam Kemerdekaan, Sudahkah Dirasakan Bangsa Indonesia?
“Kemudian penyiapan sarana fisiknya itu kemudian yang perlu dilakukan di tempat yang baru di sana,” kata Isa.
Selain itu, terdapat juga kebutuhan anggaran untuk jamuan tamu upacara HUT RI yang disebut cukup besar karena belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai di IKN.
“Jamuan juga cukup besar dibanding di Jakarta, terutama mungkin karena lokasinya belum tersedia cukup prasarana untuk jamuan ini,” jelas Isa.
Tuai Kritik
Ngototnya Jokowi menyelenggarkan Upacara HUT Ke-79 RI di IKN menuai sejumlah kritik. Salah satunya datang dari Guru Besar Fakultas Teknologi Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya Prof. Ir. Daniel Mohammad Rosyid, M.Phil., Ph.D., MRINA.
Menurut dia, hal itu sebagai mumpungisme alias aji mumpung Jokowi sebagai Presiden sekaligus Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia
“Ini adalah kegilaan pencitraan yang nyaris sempurna di akhir kekuasaan Jokowi. Sebuah ritual kolonisasi atas terra nullius (wilayah tanpa tuan) Panajam Paser Utara, yang bisa sekaligus sebuah upaya tempus nullius (waktu tak bertuan) di mana sejarah dan masa depan sengaja dilupakan demi mumpungisme yang makin menjadi ciri utama Jokowisme,” katanya pada Tagar.co, Rabu (14/9/2024).
Anggaran Pemindahan Ibu Kota Naik
Sementara itu pagu anggaran untuk pembangunan IKN pada 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp 1,9 triliun. Anggaran tersebut ditambah untuk memperbaiki sejumlah sarana dan prasarana di lokasi ibu kota baru menjelang pemindahan tahap pertama aparatur sipil negara ke IKN tahun ini.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pagu anggaran untuk pembangunan IKN pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 awalnya adalah Rp 40,6 triliun.
Namun, pagu anggaran itu dinaikkan menjadi Rp 42,5 triliun di pertengahan jalan. Artinya, ada kenaikan anggaran sebesar Rp 1,9 triliun dalam kurun waktu enam bulan terakhir.
Sampai 31 Juli 2024, total realisasi anggaran yang sudah dibelanjakan adalah Rp 11,2 triliun atau 26,4 persen dari pagu Rp 42,5 triliun tersebut.
Baca juga: Ki Bagus Hadikusumo dan Cita-Cita Islam sebagai Dasar Negara
Isa Rachmatarwata mengatakan, penambahan anggaran itu dilakukan untuk memperbaiki kualitas sejumlah infrastruktur di IKN. Menurutnya dalam pelaksanaan di lapangan, ditemukan beberapa titik wilayah yang memerlukan penguatan kualitas. Seperti bangunan ataupun jalan tol.
Sepanjang tahun 2022 sampai 2024, pembangunan IKN sudah memakan anggaran negara sebesar Rp 43,7 triliun. Sebelumnya, pada 2022, anggaran IKN terpakai Rp 5,5 triliun, terealisasikan Rp 27 triliun pada 2023. Dan terpakai Rp 11,2 triliun sampai Juli 2024.
Dengan penambahan pagu anggaran Rp 1,9 triliun pada 2024, total anggaran multiyers untuk IKN dalam APBN menjadi Rp 75 triliun. Angka tersebut mencapai 16 persen dari total kebutuhan anggaran pembangunan IKN yang sebesar Rp 466 triliun.
Sesuai rancangan awal saat mencetuskan pemindahan ibukota, Presiden Joko Widodo ”berjanji” APBN tidak akan dipakai melebihi 20 persen dari total kebutuhan proyek IKN. (#)
Mohammad Nurfatoni, dari berbagai sumber.
